Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ruang lingkup ekonomi kreatif tersebut meliputi subsektor aplikasi, pengembangan gim, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, mode, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio.
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya, kelembagaan, destinasi, infrastruktur, industri, investasi, pemasaran, produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan, serta ekonomi digital dan produk kreatif di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk ekonomi kreatif;
pengelolaan data dan informasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.[1]
Susunan organisasi
Selain kepala dan wakil kepala, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:
Sekretariat Utama;
Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif;
Deputi Bidang Industri dan Investasi;
Deputi Bidang Kebijakan Strategis;
Deputi Bidang Pemasaran;
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan;
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan; dan
Inspektorat Utama.
Sejarah
Logo Badan Ekonomi Kreatif
Bidang ekonomi kreatif pada awalnya menjadi bagian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibentuk pada Kabinet Indonesia Bersatu II pada tahun 2011 sampai 2014. Dalam Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo kemudian membentuk Badan Ekonomi Kreatif melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015.[2] Pada periode pemerintahan selanjutnya, Joko Widodo mengubah nama lembaga ini menjadi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Penyelenggaraan kegiatan Baparekraf didasarkan kepada dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.[3][4]
Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif • Deputi Bidang Industri dan Investasi • Deputi Bidang Kebijakan Strategis • Deputi Bidang Pemasaran • Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur • Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan • Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
.svg)
