Batavia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619–1949 | |||||||||
 Bendera
.svg) Lambang
| |||||||||
.jpg) Peta Batavia c. 1914 | |||||||||
| Status | Koloni Belanda Ibu kota | ||||||||
| Pemukiman utama | Weltevreden | ||||||||
| Pemerintahan | Gemeenteraad Batavia | ||||||||
• Wali kota | G. J. Bisschop (pertama) Sastromoeljono (terakhir) | ||||||||
| Sejarah | |||||||||
• Invasi VOC | 30 Mei 1619 | ||||||||
| 1806–1816 | |||||||||
| 1942–1945 | |||||||||
| 27 Desember 1949 | |||||||||
| Luas | |||||||||
- Total | 182 km2[a] | ||||||||
| Populasi | |||||||||
- Perkiraan 1920 | 253.000 | ||||||||
| Mata uang | Gulden Hindia Belanda | ||||||||
| |||||||||
| Sekarang bagian dari |  Indonesia | ||||||||
Batavia atau Batauia[1] adalah ibu kota Hindia Belanda, yang wilayahnya kini kurang lebih menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kalapa atau Sunda Kelapa, dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di wilayah Nusantara.
Nama Batavia dipakai sejak sekitar tahun 1621 sampai tahun 1942, ketika Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Sebagai bagian dari de-Nederlandisasi, nama kota diganti menjadi Djakarta.
Nama Batavia berasal dari suku Batavi, sebuah suku Jermanik yang bermukim di tepi Sungai Rhein pada Zaman Kekaisaran Romawi. Bangsa Belanda dan sebagian bangsa Jerman adalah keturunan dari suku ini.
Batavia juga merupakan nama sebuah kapal layar tiang tinggi yang cukup besar asal Belanda yang dimililki perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC), dibuat pada 29 Oktober 1628, dinakhodai oleh Kapten Adriaan Jakobsz. Kapal tersebut kini berada di sebuah museum di Fremantle, Australia. Kapal tersebut akhirnya kandas di pesisir Beacon Island, Australia Barat. Dan seluruh awaknya yang berjumlah 268 orang berlayar dengan perahu sekoci darurat menuju kota Batavia ini.
Bukti tertua mengenai eksistensi permukiman penduduk yang sekarang bernama Jakarta adalah Prasasti Tugu yang tertanam di desa Batu Tumbuh, Jakarta Utara. Prasasti tersebut berkaitan dengan 4 prasasti lain yang berasal dari zaman kerajaan Hindu, Tarumanegara ketika diperintah oleh Raja Purnawarman. Berdasarkan Prasasti Kebon Kopi, nama Sunda Kalapa (Sunda Kelapa) sendiri diperkirakan baru muncul abad sepuluh.
Permukiman tersebut berkembang menjadi pelabuhan, yang kemudian juga dikunjungi oleh kapal-kapal dari mancanegara. Hingga kedatangan orang Portugis, Sunda Kalapa masih di bawah kekuasaan kerajaan Hindu lain, Pakuan Pajajaran. Sementara itu, Portugis telah berhasil menguasai Malaka, dan tahun 1522 Gubernur Portugis d'Albuquerque mengirim utusannya, Enrique Leme yang didampingi oleh Tomé Pires untuk menemui Raja Sangiang Surawisesa. Pada 21 Agustus 1522 ditandatangani perjanjian persahabatan antara Pajajaran dan Portugis. Diperkirakan, langkah ini diambil oleh sang raja Pakuan Pajajaran tersebut guna memperoleh bantuan dari Portugis dalam menghadapi ancaman Kesultanan Demak, yang telah menghancurkan beberapa kerajaan Hindu, termasuk Majapahit. Namun ternyata perjanjian ini sia-sia saja, karena ketika diserang oleh Kerajaan Islam Demak, Portugis tidak membantu mempertahankan Sunda Kalapa.
Pelabuhan Sunda Kalapa diserang oleh tentara Kesultanan Demak pada 1526, yang dipimpin oleh Fatahillah, Panglima Perang asal Gujarat, India, dan jatuh pada 22 Juni 1527, dan setelah berhasil direbut, namanya pun diganti menjadi Jayakarta. Setelah Fatahillah berhasil mengalahkan dan mengislamkan Banten, Jayakarta berada di bawah kekuasaan Banten, yang kini menjadi kesultanan. Orang Sunda yang membelanya dikalahkan dan mundur ke arah Bogor. Sejak itu, dan untuk beberapa dasawarsa abad ke-16, Jayakarta dihuni orang Banten yang terdiri dari orang yang berasal dari Demak dan Cirebon.
Sampai Jan Pieterszoon Coen menghancurkan Jayakarta (1619), orang Banten bersama saudagar Arab dan Tionghoa tinggal di muara Ciliwung. Selain orang Tionghoa, semua penduduk ini mengundurkan diri ke daerah kesultanan Banten waktu Batavia menggantikan Jayakarta (1619).
Pieter Both yang menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama, lebih memilih Jayakarta sebagai basis administrasi dan perdagangan VOC daripada pelabuhan Banten, karena pada waktu itu di Banten telah banyak kantor pusat perdagangan orang-orang Eropa lain seperti Portugis, Spanyol kemudian juga Inggris, sedangkan Jayakarta masih merupakan pelabuhan kecil.
Pada tahun 1611 VOC mendapat izin untuk membangun satu rumah kayu dengan fondasi batu di Jayakarta, sebagai kantor dagang. Kemudian mereka menyewa lahan sekitar 1,5 hektare di dekat muara di tepi bagian timur Sungai Ciliwung, yang menjadi kompleks perkantoran, gudang dan tempat tinggal orang Belanda, dan bangunan utamanya dinamakan Nassau Huis.
Ketika Jan Pieterszoon Coen menjadi Gubernur Jenderal (1618–1623), ia mendirikan lagi bangunan serupa Nassau Huis yang dinamakan Mauritius Huis, dan membangun tembok batu yang tinggi, di mana ditempatkan beberapa meriam. Tak lama kemudian, ia membangun lagi tembok setinggi 7 meter yang mengelilingi areal yang mereka sewa, sehingga kini benar-benar merupakan satu benteng yang kokoh, dan mulai mempersiapkan untuk menguasai Jayakarta.
Dari basis benteng ini pada 30 Mei 1619 Belanda menyerang Jayakarta, yang memberi mereka izin untuk berdagang, dan membumihanguskan keraton serta hampir seluruh permukiman penduduk. Berawal hanya dari bangunan separuh kayu, akhirnya Belanda menguasai seluruh kota. Semula Coen ingin menamakan kota ini sebagai Nieuwe Hollandia, namun De Heeren Zeventien di Belanda memutuskan untuk menamakan kota ini menjadi Batavia, untuk mengenang orang Batavia.
Jan Pieterszoon Coen menggunakan semboyan hidupnya “Dispereert niet, ontziet uw vijanden niet, want God is met ons” menjadi semboyan atau motto kota Batavia, singkatnya “Dispereert niet” yang berarti “Jangan putus asa”.
Pada 4 Maret 1621, pemerintah Stad Batavia (kota Batavia) dibentuk[1]. Jayakarta dibumiratakan dan dibangun benteng yang bagian depannya digali parit. Di bagian belakang dibangun gudang juga dikitari parit, pagar besi dan tiang-tiang yang kuat. Selama 8 tahun kota Batavia sudah meluas 3 kali lipat. Pembangunannya selesai pada tahun 1650. Kota Batavia sebenarnya terletak di selatan kastil yang juga dikelilingi oleh tembok-tembok dan dipotong-potong oleh banyak parit.
Pada awal abad ke-17 perbatasan antara wilayah kekuasaan Banten dan Batavia mula-mula dibentuk oleh Kali Angke dan kemudian Kali Cisadane. Kawasan sekitar Batavia menjadi kosong. Daerah di luar benteng dan tembok kota tidak aman, antara lain karena gerilya Banten dan sisa prajurit Mataram (1628–1629) yang tidak mau pulang.
Beberapa persetujuan bersama dengan Banten (1659 dan 1684) dan Mataram (1652) menetapkan daerah antara Cisadane dan Citarum sebagai wilayah kompeni. Baru pada akhir abad ke-17 daerah Jakarta sekarang mulai dihuni orang lagi, yang digolongkan menjadi kelompok budak belian dan orang pribumi yang bebas.
Pada 5 Januari 1699 Batavia dilanda gempa bumi berkekuatan 7,4 hingga 8,0 Mw berpusat di wilayah Selat Sunda, hingga menyebabkan kerusakan meluas dan menewaskan 128 orang.
Pada 1 April 1905 nama Stad Batavia diubah menjadi Gemeente Batavia. Pada 8 Januari 1935 nama kota ini diubah lagi menjadi Stad Gemeente Batavia[2].
Setelah pendudukan Jepang pada tahun 1942, nama Batavia diganti menjadi "Jakarta" oleh Jepang untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II.
Orang Belanda jumlahnya masih sedikit sekali. Ini karena sampai pertengahan abad ke-19 mereka kurang disertai wanita Belanda dalam jumlah yang memadai. Akibatnya, banyak perkawinan campuran dan memunculkan sejumlah Indo di Batavia. Tentang para budak itu, sebagian besar, terutama budak wanitanya berasal dari Bali, walaupun tidak pasti mereka itu semua orang Bali. Sebab, Bali menjadi tempat singgah budak belian yang datang dari berbagai pulau di sebelah timurnya.
Sementara itu, orang yang datang dari Tiongkok, semula hanya orang laki-laki, karena itu mereka pun melakukan perkawinan dengan penduduk setempat, terutama wanita Bali dan Nias. Sebagian dari mereka berpegang pada adat Tionghoa (misalnya penduduk dalam kota dan Cina Benteng di Tangerang), sebagian membaur dengan pribumi (terutama dengan orang Jawa dan membentuk kelompok Betawi Ora, misalnya: di sekitar Parung). Tempat tinggal utama orang Tionghoa adalah Glodok, Pinangsia dan Jatinegara.
Keturunan orang India -orang Koja dan orang Bombay- tidak begitu besar jumlahnya. Demikian juga dengan orang Arab, sampai orang Hadhramaut datang dalam jumlah besar, kurang lebih tahun 1840. Banyak di antara mereka yang bercampur dengan wanita pribumi, namun tetap berpegang pada kearaban mereka.
Di dalam kota, orang bukan Belanda yang selamanya merupakan mayoritas besar, terdiri dari orang Tionghoa, orang Mardijker dari India dan Sri Lanka dan ribuan budak dari segala macam suku. Jumlah budak itu kurang lebih setengah dari penghuni Kota Batavia.
Orang Jawa dan Banten tidak diperbolehkan tinggal menetap di dalam kota setelah 1656. Pada tahun 1673, penduduk dalam kota Batavia berjumlah 27.086 orang. Terdiri dari 2.740 orang Belanda dan Indo, 5.362 orang Mardijker, 2.747 orang Tionghoa, 1.339 orang Jawa dan Moor (India), 981 orang Bali dan 611 orang Melayu. Penduduk yang bebas ini ditambah dengan 13.278 orang budak (49 persen) dari bermacam-macam suku dan bangsa.
Sepanjang abad ke-18, kelompok terbesar penduduk kota berstatus budak. Komposisi mereka cepat berubah karena banyak yang mati. Demikian juga dengan orang Mardijker. Karena itu, jumlah mereka turun dengan cepat pada abad itu dan pada awal abad ke-19 mulai diserap dalam kaum Betawi, kecuali kelompok Tugu, yang sebagian kini pindah di Pejambon, di belakang Gereja Immanuel Jakarta. Orang Tionghoa selamanya bertambah cepat, walaupun sepuluh ribu orang dibunuh pada tahun 1740 di dalam dan di luar kota. Foto pada kartu pos dari awal abad ke 20 menggambarkan rumah-rumah Tionghoa di Mester atau Meester Cornelis sebutan Jatinegara pada zaman penjajahan Belanda dulu.
Penduduk Batavia yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi sebenarnya adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa.
|
Artikel utama: Daftar Wali Kota Batavia |
|
Halaman ini berisi artikel tentang daftar wali kota pada masa Hindia Belanda. Untuk wali kota dan gubernur pasca kemerdekaan di bawah Pemerintah Republik Indonesia, lihat Daftar Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. |
| Wali Kota Batavia | |
|---|---|
| Burgemeester van Batavia | |
Lambang Kota Batavia | |
| |
| Kediaman | Officiële Huis van de Burgemeester van Batavia Nomor 7, Burgemeester Bisschopsplein, Menteng, Batavia |
| Kantor | Stad Gemeentehuis Batavia, Koningsplein Zuid, Gambir, Weltevreden |
| Pejabat perdana | Gerardus Johannes Bisschop |
| Dibentuk | 21 Agustus 1916 |
| Jabatan dihapus | 30 Maret 1950 |
| Suksesi | Wali Kota Jakarta Raya |
Wali Kota Batavia (Belanda: Burgemeester van Batavia, Betawi: Wali Koté Betawi) adalah seorang kepala pemerintahan yang memimpin Kota Batavia di masa Hindia Belanda. Jabatan ini umumnya diduduki oleh pejabat-pejabat Belanda, baik pribumi maupun nonpribumi. Dalam pelaksanaan pemerintahan kota, Wali Kota Batavia didampingi oleh wakil wali kota.
<onlyinclude>Menyusul kembalinya Belanda ke Indonesia, NICA menunjuk Archibald Bogaardt sebagai Penjabat Wali Kota Batavia (Belanda: Waarnemend Burgemeester van Batavia). Sebelumnya, Bogaardt sudah pernah ditunjuk sebagai wali kota pada tahun 1941, tetapi kekuasaannya hilang setelah kedatangan Jepang pada tahun 1942. NICA menunjuk Bogaardt dalam suatu pemerintahan bayangan, di mana Wali Kota Jakarta Raya, Suwirjo diklaim sebagai wali kota republikan atau dalam Belanda: republikeinse burgemeester. Penerus Bogaardt, E. M. Stok, memperoleh kekuasaan de facto setelah Belanda menduduki Jakarta pada Agresi Militer I.
Berikut merupakan daftar Wali Kota Batavia.
| Nomor urut | Wali Kota | Potret | Awal | Akhir | Masa jabatan | Wakil | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerardus Johannes Bisschop (1868–1939) |
|
21 Agustus 1916 | 29 Juni 1920 | 3 tahun, 313 hari | [2] | |
| Hendrik van Breen (Penjabat) (1881–1964) |
|
29 Juni 1920 | 7 Agustus 1920 | 39 hari | [2] | ||
| 2 | A. Meijroos | 
|
7 Agustus 1920 | 20 April 1933 | 12 tahun, 256 hari | Husni Thamrin 1929–tidak diketahui |
[2][3] |
| 3 | E. A. Voorneman | 
|
20 April 1933 | 1941 | 7–8 tahun | [2][4] | |
| Archibald Theodoor Bogaardt (Penjabat) (1908–1983) |
.jpg)
|
1941 | 1941 | 0 tahun | |||
| (3) | E. A. Voorneman |
|
1941 | 5 Maret 1942 | 0–1 tahun | ||
| Lowong | 5 Maret 1942 | 23 September 1945 | 3 tahun, 202 hari | Tidak ada | |||
| Lowong | 23 September 1945 | 21 Juli 1947 | 1 tahun, 301 hari | Tidak ada | |||
| Archibald Theodoor Bogaardt (Penjabat) (1908–1983) |
|
1 November 1946 | 28 Juni 1947 | 239 hari | [5][6][7] | ||
| Elbert Marinus Stok (Penjabat) (1900–1980) |
.jpg)
|
28 Juni 1947 | 26 Agustus 1948 | 1 tahun, 59 hari | [7] | ||
| 4 | Robert Thomas Praaning | 26 Agustus 1948 | 20 April 1949 | 237 hari | [8] | ||
| Sastromuljono (Penjabat) (1898–1956) |
|
20 April 1949 | 30 Maret 1950 | 344 hari | |||
Di awal transisi kekuasaan antara Belanda dengan Jepang, Pemerintah Jepang menunjuk Dahlan Abdullah sebagai penjabat wali kota saat itu. Pemerintah juga melakukan perubahan nama jabatan, yang mana sebelum Desember 1942 disebut sebagai Wali Kota Istimewa Batavia (Jepang: バタビア特別市長) dan setelahnya disebut Wali Kota Istimewa Jakarta (Jepang: ジャカルタ特別市長).
| Nomor urut | Wali Kota | Potret | Awal | Akhir | Masa jabatan | Wakil | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahlan Abdullah (Penjabat) (1895–1950) |
|
5 Maret 1942 | 8 Agustus 1942 | 156 hari | [9] | ||
| 1 | Sakae Tsukamoto 塚本栄 (1880–tidak diketahui) |
8 Agustus 1942 | 14 Juni 1943 | 310 hari | [9] | ||
| 2 | Katsuyasu Yoshie 吉江勝保 |
14 Juni 1943 | 17 Juli 1944 | 1 tahun, 33 hari | |||
| 3 | Shigeo Hasegawa 長谷川茂雄 |
|
17 Juli 1944 | 23 September 1945 | 1 tahun, 68 hari |
