Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia
Lambang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Bendera Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Petahana Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP. sejak 23 Oktober 2019
Ditunjuk oleh	Presiden Indonesia
Pejabat perdana	Sudibjo
Dibentuk	1 Agustus 1953

Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia adalah Menteri yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Dahulu bernama Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, disingkat Menko Kesra.

Pada Kabinet Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia terjadi perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Daftar Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia

Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

No.		Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
PSII (1) PIR (1) PERTI (1) Non-partisan (3) PDI (1) PPP (1) Golkar/P. Golkar (8) PKB (1) PDIP (1)
1	Soedibjo	Ali Sastroamidjojo I	1 Agustus 1953	14 September 1953	^[A]
—	Wongsonegoro (ad-interim)		29 September 1953	23 Oktober 1954	^{[note 1]}
—	Sirajuddin Abbas		23 Oktober 1954	24 Juli 1955
2	Muljadi Djojomartono	Kerja II	18 February 1960	6 Maret 1962
		Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963	^[B]
		Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964	^[C]
		Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966	^[D]
		Dwikora II	22 Februari 1966	28 Maret 1966
3	Idham Chalid	Ampera I	25 Juli 1966	17 Oktober 1967	^[E]
		Ampera II	17 Oktober 1967	6 Juni 1968
		Pembangunan I	6 Juni 1968	28 Oktober 1971	^{[note 2]} ^[F]
4	Sunawar Sukowati	Pembangunan II	28 Maret 1973	31 Maret 1978	^[G]
5	Surono Reksodimedjo	Pembangunan III	31 Maret 1978	19 Maret 1983	^[C]
6	Alamsyah Ratu Perwiranegara	Pembangunan IV	19 Maret 1983	22 Maret 1988
7	Soepardjo Rustam	Pembangunan V	23 Maret 1988	17 Maret 1993
8	Azwar Anas	Pembangunan VI	17 Maret 1993	14 Maret 1998	^[H]
9	Haryono Suyono	Pembangunan VII	16 Maret 1998	21 Mei 1998	^[I]
9	Haryono Suyono	Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	20 Oktober 1999
10	Hamzah Haz	Persatuan Nasional	29 Oktober 1999	26 November 1999
11	Basri Hasanuddin		29 November 1999	23 Agustus 2000
Tidak Ada			23 Agustus 2000	23 Juli 2001	^{[note 3]}
12	Jusuf Kalla	Gotong Royong	10 Agustus 2001	22 April 2004	^[J] ^{[note 4]} ^{[note 5]}
—	Abdul Malik Fadjar (ad-interim)	Gotong Royong	22 April 2004	20 Oktober 2004
13	Alwi Shihab	Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	7 Desember 2005
14	Aburizal Bakrie	Indonesia Bersatu	7 Desember 2005	20 Oktober 2009
15	Agung Laksono	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	20 Oktober 2014
16	Puan Maharani	Kerja	27 Oktober 2014	1 Oktober 2019	^[K]
—	Darmin Nasution	Kerja	1 Oktober 2019	20 Oktober 2019
17	Muhadjir Effendy	Indonesia Maju	23 Oktober 2019	Petahana

Perubahan nama

^ Bernama Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Negara
^ Bernama Wakil Menteri Pertama/Koordinator Kesejahteraan Rakyat
^ Bernama Menteri Koordinator Kompartemen Kesejahteraan
^ Bernama Menteri Koordinator Kesejahteraan
^ Bernama Menteri Utama bidang Kesejahteraan Rakyat
^ Bernama Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
^ Bernama Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat
^ Bernama Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
^ Bernama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
^ Bernama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
^ Bernama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Catatan

Semua menteri yang menjabat di pemerintahan pada periode Kabinet Pembangunan III sampai dengan Kabinet Pembangunan VII adalah Anggota Dewan Pembina Golkar, termasuk Panglima ABRI dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan^[1]

Catatan

^ Merangkap Wakil Perdana Menteri I
^ Idham Chalid diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat karena telah menjadi anggota DPR-RI periode 1971-1977.
^ Digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
^ Dipisahkan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, nama jabatan berubah kembali Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
^ Jusuf Kalla mengundurkan diri karena mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2004

Referensi

^ Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia] (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.

Lihat pula

Menteri Indonesia

l b s Menteri serta Pejabat Setingkat Menteri
Menteri koordinator	Politik, Hukum, dan Keamanan Perekonomian Kemaritiman dan Investasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Menteri	Dalam Negeri Luar Negeri Pertahanan Hukum dan HAM Keuangan Energi dan Sumber Daya Mineral Perindustrian Perdagangan Pertanian Perhubungan Kelautan dan Perikanan Ketenagakerjaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kesehatan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sosial Agama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Komunikasi dan Informatika Sekretaris Negara Koperasi dan UKM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Usaha Milik Negara Agraria dan Tata Ruang Pemuda dan Olahraga Investasi
Setingkat menteri	Jaksa Agung Panglima TNI Kapolri Sekretaris Kabinet Kepala BIN Kepala Staf Kepresidenan Kepala BRIN Kepala OIKN

l b s Wakil Menteri serta Pejabat Setingkat Wakil Menteri (bukan anggota kabinet)
Wakil menteri	Dalam Negeri Luar Negeri Pertahanan Hukum dan HAM Keuangan Perdagangan Pertanian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ketenagakerjaan Komunikasi dan Informatika Agama Agraria dan Tata Ruang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Usaha Milik Negara Kesehatan
Setingkat wakil menteri	Wakil Jaksa Agung Wakil Panglima TNI Wakapolri Wakil Kepala OIKN

Kategori