Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Tarumanagara 450–900 Kerajaan Kalingga 594–782 Kerajaan Melayu 671–1347 Kerajaan Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Mataram 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1045 Kerajaan Janggala 1045–1136 Kerajaan Kadiri 1045–1221 Kerajaan Singasari 1222–1292 Kerajaan Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Penyebaran Islam 800–1600 Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–1905 Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888 Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–1860 Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–1946 Kesultanan Yogyakarta 1755–1945 Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Kerajaan Kristen Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Larantuka 1515–1904 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Sikka Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Kemunculan Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Kemerdekaan Hari Patriotik 23 Januari 1942 1942 Revolusi Nasional Indonesia 1945–1949 Masa Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Dewa Agung atau Deva Agung adalah gelar raja-raja Klungkung, yang paling terkemuka di antara sembilan kerajaan Bali, Indonesia. Gelar ini juga diberikan kepada anggota dinasti berpangkat tinggi lainnya. Istilah Dewa berarti "dewa" dan juga merupakan sebutan umum untuk anggota kasta ksatria. Agung diterjemahkan sebagai "tinggi" atau "hebat". Secara harafiah, gelar itu berarti Tuhan yang Agung.^[1]

Para penguasa Gelgel, yang mengklaim kekuasaan atas seluruh Bali dan wilayah sekitarnya hingga akhir abad ke-17, biasanya dikenal dengan gelar kerajaan Dalem, secara harfiah berarti "di dalam". Setelah tahun 1686, keturunan garis Gelgel lama tinggal di Istana Klungkung, beberapa kilometer di utara Gelgel, dan mengambil gelar baru. Otoritas langsung mereka meliputi wilayah yang agak kecil di sekitar istana, dan pulau terdekat Nusa Penida. Mereka diakui oleh penguasa Bali lainnya memiliki posisi ritual yang didahulukan, meskipun kemampuan mereka untuk memaksakan kehendak mereka pada delapan raja lainnya terbatas.^[2] Landasan penting dalam otoritas garis Dewa Agung adalah kepemilikan benda-benda pusaka yang diduga mengandung kemampuan magis.

Sebuah kontrak dengan Hindia Timur Belanda ditandatangani pada tahun 1843, dan konon menempatkan Klungkung di bawah kekuasaan Belanda. Kontrak dengan negara bagian Bali lainnya ditandatangani pada saat yang bersamaan. Kontroversi seputar penafsiran kontrak menyebabkan tiga ekspedisi Belanda ke pulau itu pada tahun 1846, 1848 dan 1849. Ekspedisi 1849 mengalahkan Kerajaan Buleleng dan Karangasem dan kemudian menyerbu wilayah Klungkung. Tentara Belanda mengalami kesulitan ketika komandan jenderal Andreas Victor Michiels dibunuh oleh prajurit Klungkung. Sebuah perjanjian damai diikuti yang meninggalkan kerajaan Bali selatan otonom di bawah kekuasaan nominal Belanda.^[3] Setelah tahun 1900, kebijakan kolonial Belanda menjadi lebih aktif, dan bermaksud untuk menekan posisi independen yang selama ini dinikmati oleh kerajaan-kerajaan di sebagian besar Indonesia. Sebagai bagian dari ini, Gubernur Jenderal J. B. van Heutsz mulai ikut campur dalam urusan Bali.

Dewa Agung terakhir kehilangan nyawanya dalam apa yang disebut puputan di Istana Klungkung pada tanggal 28 April 1908 selama intervensi Belanda di Bali (1908). Ini adalah serangan bunuh diri yang sarat ritual oleh dinasti dan pengikut mereka terhadap detasemen pasukan kolonial Belanda yang bersenjata lengkahlm.Pada akhirnya hampir dua ratus orang Bali terbunuh oleh peluru Belanda atau dengan tangan mereka sendiri.^[4]

Setelah peristiwa itu, Klungkung ditempatkan di bawah kekuasaan langsung Belanda. Pada tahun 1929, keponakan penguasa terakhir, Dewa Agung Oka Geg, diangkat menjadi bupati oleh penguasa kolonial. Pada tahun 1938, statusnya dan tujuh bupati Bali lainnya diangkat menjadi zelfbestuurder atau raja. Setelah pembentukan negara kesatuan Indonesia pada tahun 1949-1950, kekuasaan raja dihapuskan di Bali dan di tempat lain. Gelar Dewa Agung hilang dengan kematian Dewa Agung Oka Geg pada tahun 1964. Anggota keluarganya sejak itu secara berkala memerintah Klungkung sebagai bupati.

Anggota penguasa dinasti Dewa Agung

• Dewa Agung Jambe I 1686-c. 1722 (keturunan dari dinasti Gelgel)
• Dewa Agung Gede atau Surawirya c. 1722-1736 (putra)
• Dewa Agung Dimade 1736-sebelum 1769 (putra)
• Dewa Agung Sakti akhir abad ke-18 (putra)
• Dewa Agung Putra I akhir abad 18-1809 (putra)
• Dewa Agung Putra II 1814-1850 (putra)
• Dewa Agung Putra III 1851-1903 (sepupu)
• Dewa Agung Jambe II 1903-1908 (putra)
• Dewa Agung Oka Geg 1929-1950 (keponakan)

Lihat juga

• Sejarah Bali
• Daftar Raja Bali

Referensi

Bacaan lebih lanjut

• H. Creese (1991), 'Balinese babad as historical sources; A reinterpretation of the fall of Gelgel', Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 147, pp. 236–260.
• C. Geertz (1980), Negara; The theatre state in nineteenth-century Bali. Princeton: Princeton University Press.
• I Wayan Warna et al., ed. (1986) Babad Dalem; Teks dan terjemahan. Denpasar: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Tingkat I Bali.