Hendrar Prihadi ꦲꦺꦤ꧀ꦢꦿꦂꦦꦿꦶꦲꦢꦶ | |
|---|---|
 | |
| Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke-6 | |
| Mulai menjabat 10 Oktober 2022 | |
| Presiden | Joko Widodo |
| Wali Kota Semarang ke-14 | |
| Masa jabatan 17 Februari 2016 – 10 Oktober 2022 | |
| Presiden | Joko Widodo |
| Gubernur | Ganjar Pranowo |
| Wakil | Hevearita Gunaryanti Rahayu |
| Masa jabatan 21 Oktober 2013 – 19 Juli 2015 | |
| Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo |
| Gubernur | Ganjar Pranowo |
| Wakil Wali Kota Semarang ke-2 | |
| Masa jabatan 19 Juli 2010 – 21 Oktober 2013 | |
| Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono |
| Gubernur | Bibit Waluyo Ganjar Pranowo |
| Wali Kota | Soemarmo Hadi Saputro |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 30 Maret 1971 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Partai politik | PDI-P |
| Suami/istri | Krisseptiana, S.H., M.M. |
| Anak | 3 |
| Alma mater | Universitas Katolik Soegijapranata Universitas Diponegoro |
| Profesi | Politikus |
  | |
Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. (lahir 30 Maret 1971), dikenal dengan sapaan Hendi adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjabat sejak tanggal 10 Oktober 2022. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Semarang selama dua periode dan Wakil Wali Kota Semarang.
Hendrar mengawali karier politiknya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (DPRD Jateng) periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 2 (Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara) dan Ketua KNPI Jawa Tengah meskipun sebelumnya ia masuk partai politik sejak tahun 2005.[1] Ia kemudian terpilih sebagai Wakil Wali kota Semarang berpasangan dengan Soemarmo HS yang merupakan hasil Pemilihan Wali Kota Semarang tahun 2010.[2] Hendi, sapaan akrabnya, hanya menjadi anggota dewan selama 3 bulan setelah kemudian terpilih sebagai Wakil Wali kota Semarang yang berpasangan dengan Soemarmo HS.
Pada tahun 2013, Hendrar Prihadi akhirnya dilantik sebagai wali kota Semarang menggantikan Soemarmo HS yang dinonaktifkan karena terlibat kasus korupsi.
Ia kemudian diangkat sebagai pelaksana tugas (plt) Wali kota Semarang pada 26 Juni 2012.[3] Pengangkatan dirinya sebagai Plt Wali kota Semarang tersebut sesuai Surat Menteri Dalam Negeri yang dibacakan dalam rapat koordinasi tertutup yang dihadiri seluruh jajaran di lingkungan Pemkot Semarang di lantai delapan Gedung Moh Ikhsan, Selasa 26 Juni 2012 sore. Surat Menteri Dalam Negeri tersebut bernomor 131.33-412 tahun 2012 tentang Pemberhentian Sementara Wali kota Semarang Soemarmo yang di dalamnya terdapat penunjukan Wakil Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai Plt Wali kota Semarang. Surat Menteri Dalam Negeri tersebut tertanggal 22 Juni dan melalui Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo yang baru diterima Pemkot Semarang Selasa dan langsung dibacakan dalam rapat koordinasi dengan seluruh jajaran eksekutif Kota Semarang.[3]
"Tugas pokok dari Plt Wali kota Semarang adalah melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban wali kota," kata Kepala Bagian Humas Pemkot Semarang Achyani seusai rapat koordinasi. Dalam kesempatan sama Hendrar Prihadi mengatakan bahwa dirinya siap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. "Saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya," katanya.[3]
Ia kemudian diusulkan oleh DPRD Kota Semarang sebagai wali kota definitif pengganti Soemarmo HS pada 3 Juni 2013.[4] Sebelum dilantik menjadi wali kota definitif, ia sempat meminta Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) untuk menetapkan bekas gedung Sarekat Islam di Semarang sebagai bangunan cagar budaya.[5]
Ia dilantik oleh Ganjar Pranowo sebagai Wali kota Semarang pada 21 Oktober 2013 sebagai pengganti wali kota sebelumnya, Soemarmo HS. Pelantikannya dihadiri beberapa tokoh antara lain Sukawi Sutarip, Tjahjo Kumolo, dan Puan Maharani.[6] Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Hendrar Prihadi berlangsung dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Semarang yang dipimpin plt Ketua DPRD Semarang Wiwin Subiyono. Seusai pengambilan sumpah jabatan dilanjutkan dengan penandatangan pakta integritas oleh Wali Kota Semarang. Pelantikan Hendrar Prihadi mengacu dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-466 tertanggal 9 Juni 2013.[6]
Program pertama yang ia jalankan sebagai Wali kota Semarang adalah peningkatan jalan di wilayah pinggiran terutama pembangunan ring road serta penurunan tarif BRT untuk pelajar menjadi Rp 1.000,00.[7][8] Selain itu, ia juga mengembangkan Semarang Smart City pada Desember 2014 dan pencanangan program Kota Tanpa Kumuh (KoTaKu) pada Desember 2014 yang menurutnya didasarkan pada tiga masalah yaitu ketidaklayakan infrastruktur, buruknya drainase, dan kurangnya sarana sanitasi.[9][10] Di bidang olahraga, ia menyuntikkan dana besar untuk PSIS Semarang.[11]
Meskipun merupakan wali kota pengganti periode sebelumnya dan memulai di tengah masa jabatan, ia berhasil menyabet prestasi dari KADIN pada tahun 2014.[12]
Ia maju menjadi Wali Kota Semarang periode 2016–2021 berpasangan dengan Hevearita Gunaryanti Rahayu. Dalam pilkada kali ini, ia didukung oleh Partai Demokrat, PPP dan Partai Nasional Demokrat selain didukung oleh PDI-Perjuangan. Untuk laporan kekayaan, Ia masih menyisakan utang Rp 800 juta dari total kekayaan yang berhasil diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp 2,6 miliar. “Jadi kekayaan saya sekitar Rp 1,8 miliar, dari yang saya laporkan senilai Rp 2.623.061.843 dan masih mempunyai hutang senilai Rp 806.818.762. " kata Hendrar Prihadi, usai mengumumkan kekayaannya. Hendrar juga menyebutkan hasil kekayaan tersebut berasal dari aktivitasnya dalam pemerintahan berupa gaji dan tunjangan. “Karena aktivitas usaha saya sudah saya hentikan sejak 2010 lalu," kata Hendrar menambahkan.[13]
Setelah menjadi wali kota berdasarkan hasil kemenangan Pilkada Wali kota Semarang 2015, Hendrar Prihadi dengan cepat berbenah dengan merombak pemerintahan Kota Semarang.[14] Ia wujudkan dengan konsep pembangunan "Bergerak Bersama".[14]
Pada 8 Maret 2016, menjelang genap sebulan Hendi memimpin Kota Semarang, Ia mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah di Pemkot Semarang. Hendi memaparkan sejumlah mimpinya untuk Kota Semarang. "Butuh lompatan besar !" serunya yang kemudian membuat seisi ruangan hening saat itu. Ya lompatan besar ! Kesehatan dan Pendidikan jadi prioritas, infrastruktur jadi pendorong perubahan kultur. Kue ekonomi harus dibagi lebih merata. Tapi masalahnya tidak dapat lagi bekerja sendiri," jelasnya.
Dalam forum itu, kemudian Hendi memaparkan sebuah rumusan baru pembangunan Kota Semarang yang disebutnya sebagai konsep pembangunan "Bergerak Bersama". Ia juga memaparkan sejumlah faktor yang membuat lambatnya pembangunan karena tidak hanya karena anggaran pembangunan daerah yang relatif lebih kecil dibanding kota-kota besar lainnya tetapi juga jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang tak cukup untuk menjadi kekuatan besar. Atas dasar itulah, dirinya menekankan jika Pemkot Semarang harus membuka diri untuk melibatkan seluruh elemen di Kota Semarang dalam pembangunan antara lain pihak swasta, pewarta / media, dan masyarakat umum.[14] Ia, terutama, memulai pembenahan di bidang birokrasi dan infrastruktur.
Di bidang infrastruktur, ia memulai program perbaikan banjir kanal, betonisasi jalan, pembangunan instalator PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) di Jatibarang, Mijen yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah Denmark, serta pembangunan fly over.[15][16][17] Selain itu, ia memiliki target Semarang 2020 bebas wilayah kumuh serta penyediaan fasilitas umum air siap minum.[18][19] Di bidang pariwisata, ia juga meluncurkan bis wisata si Kuncung yang memiliki tujuan meningkatkan jumlah wisatawan internasional yang ada di Semarang.[20][21]
Selain itu, ia berkomitmen untuk merevitalisasi kawasan Kota Lama Semarang yang diharapkan menjadi Warisan Dunia oleh UNESCO setelah Kota Tua di Sawahlunto dan Jakarta tidak masuk ke dalam nominasi.[22] Belajar dari kekurangan Kota Tua Sawahlunto dan Kota Tua Jakarta, pemerintah berupaya untuk melengkapi data historis salah satunya dengan mendapatkan peta asli kawasan Kota Lama Semarang yang hingga kini masih tersimpan di Belanda. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan bahwa peta asli itu masih dalam proses penyerahan. Pemerintah sedang menyiapkan tempat khusus yang steril untuk menyimpan peta tersebut agar tidak rusak setelah diserahkan ke Pemerintah Kota Semarang. "Untuk itu, nanti pada 10 April 2018, ada tenaga ahli dari Belanda yang akan datang ke Semarang untuk membahas terkait peta tersebut," katanya, Selasa (27/3/2018).[22]
Demi menjaga kelestarian Kota Lama Semarang, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi berkomitmen dengan turun tangan langsung mengawasi pembangunan Kota Lama Semarang yang sedang berjalan. Hendrar pun menyambangi kantor pengelola proyek revitalisasi Kota Lama Semarang yang terletak di Jalan Kampung Sleko, Semarang pada Selasa (27/3/2018). Ia meneliti masterplan Kawasan Kota Lama Semarang yang dibagi dalam tiga zona. Zona pertama terdiri atas Jalan Tawang, Merak, Garuda, Branjangan, Nuri, Cendrawasih, Kedasih, Srigunting, Sleko, Kutilang, Mpu Tantular, Kasuari, dan Merpati. Sementara zona dua terdiri atas Jalan Kenari, Pinggir Kali Semarang, Perkutut, Letjend Suprapto, Suari, Kepodang, Sendoro, Gelatik, serta Jurnatan. Zona ketiga terdiri atas Kolam Retensi Mberok serta Kolam Retensi Bubakan.[23]
Ia juga mengajak istri para aparatur sipil negara (ASN) dan perempuan ASN untuk ikut serta dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi serta percepatan administrasi kependudukan melalui tanda tangan digital.[24][25] Selain itu, ia juga mengenalkan konsep SMART ( Systemic (terhubung sistem), Monitorable (terbuka dapat dimonitor), Accessible (dapat diakses kapan saja dan dimana saja), Reliable (berkomitmen penuh sehinggah dapat dipercaya), dan Timebound (menetapkan batasan waktu pada setiap bentuk pelayanan)) di dalam birokrasi pemerintahan Kota Semarang.[26] Meskipun demikian, ia juga telah memecat beberapa pejabat yang terindikasi melakukan tindakan pungutan liar (pungli).[27]
Menurut Hendrar Prihadi, Kota Semarang menerapkan dua ruang lingkup reformasi birokrasi, yaitu Reformasi Birokrasi Kelembagaan (internal pemerintah) dan Reformasi Birokrasi Pelembagaan (lingkungan masyarakat) dengan tujuan menghilangkan sekat antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan dan pelayanan. Hal ini mengingat bahwa masalah-masalah yang ada di masyarakat akan sangat lama bila hanya pemerintah saja yang terlibat, masyarakat harus ikut terlibat bersama pemerintah. “Upaya reformasi birokrasi salah satunya kami lakukan dengan menerapkan sistem pelaporan masyarakat bernama #LaporHendi. Masyarakat cukup mengirimkan SMS ke nomor 1708 dengan format LaporHendi (spasi) aduan. Seluruh pelaporan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dalam kurun waktu maksimal 10 hari,” ujar Hendrar Prihadi, Wali kota Semarang. Sistem pelaporan Lapor Hendi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota mewujudkan Semarang Smart City terhitung sejak tanggal 2013.[28]
Di bidang kesehatan, ia juga mengupayakan supaya Rumah Sakit KRMT. Wongsonegoro bisa mencapai standar internasional.[29] Selain itu, ia menganggarkan Rp 50.000.000,00 per kelurahan untuk mendukung Semarang menjadi Kota Sehat yang mendukung deklarasi Semarang sebagai Kota Sehat telah dilakukan pada tahun 2014. Komitmen pemkot mewujudkan Kota Sehat telah diganjar penghargaan Swasti Saba Padapa pada 2015 dan Swasti Saba Wiwerda pada 2017. Capaian tersebut tak membuat Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berpuas diri. Kini pihaknya memasang target lebih tinggi yaitu Kota Sehat kategori Wistara (atau kategori yang tertinggi). Target tersebut disampaikan Hendi saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kota Semarang menuju Kota Sehat Wistara 2019 dan mendukung pencapaian indikator Sustainable Development Goal’s.[30]
Keberhasilan yang diraih oleh Hendrar Prihadi dan Pemkot Semarang pada periode ini antara lain anugerah Konservasi Upakarti Prabaswara Mandala dari Universitas Negeri Semarang (UNNES). Sebagai kota metropolitan, Kota Semarang menerima adipura enam tahun berturut-turut sejak 2012 hingga 2017. Hendrar Prihadi juga menerima penghargaan internasional bidang perencanaan sumber daya ruang “Best Urban Design 2017” yang diterimanya di Singapura.[31]
Di luar bidang lingkungan, Hendrar Prihadi menorehkan berbagai prestasi dalam tata kelola pemerintahan.Di bawah kepemimpinannya, Kota Semarang menerima penghargaan sebagai “Kota Terbaik” menurut Tempo Group; Penghargaan sebagai “Kota Berkinerja Terbaik” (Parasamya Purnakarya Nugraha) dan Penghargaan “Smart City” oleh Pemerintah Pusat.[32] Selain itu, Kota Semarang juga menerima penghargaan sebagai kota sehat “Swastisaba Wiwerda” oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hendrar Prihadi juga menerima “Upakarti” kepedulian pada UMKM oleh Kementerian Perindustrian, serta Penghargaan “Indeks Pariwisata Indonesia” dari Kementerian Pariwisata.[31] Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah terbaik dalam hal pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revolusi Birokrasi (Kemenpan RB). Kota Semarang pada 2016 meraih skor tertinggi se-Indonesia, yaitu 89,65 poin untuk pelayanan publik di tanah air.[32]
Pada tahun 2019, ia mendapatkan penghargaan sebagai salah satu wali kota terbaik di Asia (Asia Best Mayor Of The Year 2019 dalam Asia Global Award 2019) dari Asia Global Council (Dewan Global Asia).[33] Apresiasi tersebut diberikan atas dasar kegigihan, prestasi, dan sumbangsih Hendrar Prihadi dalam pembangunan Kota Semarang.[33] Sebelumnya, Pemerintah Kota Semarang juga menerima penghargaan dari European Society for Quality Research (ESQR) dalam kategori inisiasi strategi manajemen organisasi pada 16 Juli 2019.[34][35] Sementara, di bidang infrastruktur, Kota Semarang meraih penghargaan gold kategori infrastruktur setelah melalui sejumlah tahap penilaian oleh Tim Juri Indonesia Attractiveness Index (IAI) 2019.[36] Selain itu, Kota Semarang juga memperoleh penghargaan lain yaitu Kota Layak Anak sebanyak tiga kali secara beruntun.[36]
Kunci sukses dalam hal pelayanan publik selama ini adalah karena adanya penerapan konsep SMART yang dijabarkan menjadi Systemic (terhubung sistem), Monitorable (terbuka dapat dimonitor), Accessible (dapat diakses kapan saja dan dimana saja), Reliable (berkomitmen penuh sehinggah dapat dipercaya), dan Time Bound (menetapkan batasan waktu pada setiap bentuk pelayanan).[26][32]
Ia juga meraih beberapa penghargaan seperti Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha pada tahun 2015 dan Satyalancana Dharma Olahraga pada tahun 2020.[37][38]
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Abdullah Azwar Anas Sarah Sadiqa (Plt.) |
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2022-sekarang |
Petahana |
| Didahului oleh: Tavip Supriyanto sebagai Penjabat Wali Kota |
Wali Kota Semarang 2016–2022 |
Diteruskan oleh: Hevearita Gunaryanti Rahayu |
| Didahului oleh: Soemarmo Hadi Saputro |
Wali Kota Semarang 2013–2015 |
Diteruskan oleh: Tavip Supriyanto sebagai Penjabat Wali Kota |
| Didahului oleh: Mahfudz Ali |
Wakil Wali Kota Semarang 2010–2013 |
Diteruskan oleh: Hevearita Gunaryanti Rahayu |
Templat:Wali Kota Semarang
