Kabupaten Bogor
Transkripsi bahasa daerah
 • Aksara Sundaᮊᮘᮥᮕᮒᮨᮔ᮪ ᮘᮧᮌᮧᮁ
Baris ke-1: Gunung Munara Rumpin, Taman Safari Indonesia, Stadion Persikabo, Jalan di Leuwiliang zaman Hindia Belanda, baris ke-2: Kebun Teh Puncak dan Gunung Gede, Puncak Pass, Curug Lontar di Sungai Cianten, Persawahan Cileungsi, baris ke-3: Gunung Kapur Ciampea, Stasiun Tenjo, Sirkuit Sentul, Litografi Citeureup (1865–1872)
Motto: 
Prayoga, Tohaga, Sayaga-Kuta Udaya Wangsa
Bersikap baik, kukuh pendirian, dan siap siaga untuk mewujudkan Bogor sebagai pusat kebangkitan perjuangan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa
Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
Coordinates: 6°19′S 106°10′E / 6.32°S 106.17°E / -6.32; 106.17
Negara Indonesia
ProvinsiJawa Barat
Tanggal berdiri3 Juni 1482
Ibu kotaCibinong
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kecamatan: 40 kecamatan
  • Kelurahan: 16 kelurahan
  • Desa: 410 desa
Pemerintahan
 • BupatiAde Yasin
 • Wakil BupatiIwan Setiawan
 • Sekretaris DaerahBurhanudin
 • Ketua DPRDRudy Susmanto
Luas
 • Total2.644 km2 (1,021 sq mi)
 • Luas daratan2.115,2 km2 (816,7 sq mi)
 • Luas perairan528,8 km2 (204,2 sq mi)
Populasi
 (2020)
 • Total5.427.068
 • Kepadatan2.053/km2 (5,320/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 89,14%
Kristen 9,58%
- Protestan 7,55%
- Katolik 2,03%
Hindu 0,70%
Buddha 0,42%
Konghucu 0,16%[1]
 • BahasaBahasa Indonesia
Bahasa Sunda (asli)
Bahasa Betawi (pendatang)
 • IPMKenaikan 74,10 (2021)
Penurunan 70,65 (2019)
Zona waktuUTC+07:00 (WIB)
Kode area telepon021 (kecamatan Cibinong, Citeureup, Cileungsi, Gunung Putri, Cariu, Jonggol, Sukamakmur dan Tanjungsari)
0251 (sebagian besar wilayah kabupaten)
Kode Kemendagri32.01 Edit the value on Wikidata
DAURp. 2.083.540.132.000 (2021)[2]
Semboyan daerahTegar Beriman
(Tertib, segar, bersih, indah, mandiri, aman, dan nyaman)
Situs webwww.bogorkab.go.id
Pemandangan Desa di Daerah Bogor Pada Tahun 1880-an, Dengan Latar Belakang Gunung Salak.
Pemandangan Desa di Daerah Bogor Pada Tahun 1880-an, Dengan Latar Belakang Gunung Salak.

Kabupaten Bogor (bahasa Sunda: ᮊᮘᮥᮕᮒᮨᮔ᮪ ᮘᮧᮌᮧᮁ) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Pusat pemerintahannya adalah Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara; Kabupaten Karawang di timur, Kabupaten Cianjur di tenggara, Kabupaten Sukabumi. Kota Bogor merupakan enklave dari kabupaten ini.

Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan, yang dibagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong, yang berada di sebelah utara Kota Bogor.[3]

Sejarah

Pada tahun 1745, cikal bakal masyarakat Bogor semula berasal dari 9 kelompok pemukiman dengan 3 gabungan kelompok besar antara lain Bogor (wilayah tengah), Djonggol (wilayah timur dan utara), dan Leuwiliang (wilayah barat) yang digabungkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Baron van Inhof menjadi inti kesatuan masyarakat Kabupaten Bogor.

Pada waktu itu, Bupati Demang Wartawangsa berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat yang berbasis pertanian dengan menggali terusan dari Sungai Ciliwung ke Cimahpar dan dari Nanggewer sampai ke Kalimulya.[4]

Terdapat berbagai pendapat tentang lahirnya nama Bogor itu sendiri. Salah satu pendapat menyatakan bahwa nama Bogor berasal dari bahasa Arab yaitu Baqar yang berarti sapi dengan alasan terdapat bukti berupa patung sapi di Kebun Raya Bogor. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bokor yang berarti tunggul pohon enau. Pendapat di atas memiliki dasar dan alasan tersendiri diyakini kebenarannya oleh setiap ahlinya.

Namun berdasarkan catatan sejarah, pada tanggal 7 April 1752 telah muncul kata Bogor dalam sebuah dokumen dan tertulis Hoofd van de Negorij Bogor, yang berarti Kepala Kampung Bogor. Pada dokumen tersebut diketahui juga bahwa kepala kampung itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya itu sendiri yang mulai dibangun pada tahun 1817.

Pada tahun 1908 Kabupaten Bogor memiliki lima distrik atau kawedanan yang dipimpin oleh seorang demang, yaitu (Buitenzorg, Djonggol/Tjibaroesa, Tjibinong, Paroeng, dan Leuwiliang). Kemudian untuk memudahkan tugas distrik dibentuklah sejumlah onderdistrik yang dikepalai oleh asisten demang. Ondedistrik yang baru tersebut adalah Buitenzorg, Kedoengbadak, Tjiawi, Depok, Roempin, Paroengpandjang, Tjimanggis, Tjileungsi dan Rawa jaha (lihat Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 29-01-1908). Untuk membantu Asisten Residen yang berkedudukan di Buitenzorg diangkat empat controleur yang berkedudukan di Buitenzorg, Djonggol, Tjitrep dan Leuwiliang.

Perjalanan sejarah Kabupaten Bogor memiliki keterkaitan yang erat dengan zaman kerajaan yang pernah memerintah di wilayah tersebut. Pada 4 abad sebelumnya, Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai raja yang mengawali zaman Kerajaan Pajajaran, raja tersebut terkenal dengan ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi yang mengejar kesejahteraan. Sejak saat itu secara berturut-turut tercatat dalam sejarah adanya kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah tersebut, yaitu:

Pasca Proklamasi, tepatnya pada era Republik Indonesia Serikat atau RIS, Kabupaten Bogor masuk dalam wilayah Negara Pasundan, kemudian keluar SK Wali Negeri Pasundan Nomor 12[5] yang menyatakan bahwa Kabupaten Bogor, kembali dibentuk 5 Kawedanan yaitu: Kawedanan Bogor (mencakup Bogor, Cibinong, Citereup, Kedunghalang, Ciawi, Cisarua, Cigombong, dan Cijeruk); Kawedanan Jonggol (mencakup Jonggol, Gunung Putri Cileungsi, Cibarusah, Cariu, Pangkalan, Cimanggis, dan Cikalongkulon); Kawedanan Parung (mencakup Depok, Parung, Gunungsindur, Kemang, dan Ciseeng); Kawedanan Leuwiliang (mencakup Leuwiliang, Ciampea, Pamijahan, dan Dramaga, dan Rumpin); dan Kawedanan Jasinga (mencakup Jasinga, Sukajaya, Tenjo, Cigudeg, dan Nanggung). Pada tahun 1950an seiring dengan kebijakan restrukturisasi otonomi daerah, khususnya berkaitan dengan organisasi dan wilayah membuat Kabupaten Bogor kehilangan banyak wilayahnya. Khususnya adalah Kawedanan Jonggol, seperti Kecamatan Cibarusah dan desa Jatisampurna dilimpahkan kepada Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikalongkulon dilimpahkan kepada Kabupaten Cianjur dan Kecamatan Pangkalan dilimpahkan kepada Kabupaten Karawang.

Pada tahun 1975, Pemerintah Pusat menginstruksikan bahwa Kabupaten Bogor harus memiliki Pusat Pemerintahan di wilayah Kabupaten sendiri. Atas dasar tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengadakan penelitian di beberapa wilayah Kabupaten Bogor untuk dijadikan calon ibukota sekaligus berperan sebagai pusat pemerintahan. Alternatif lokasi yang akan dipilih diantaranya adalah wilayah Kecamatan Ciawi, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Parung, dan Kecamatan Cibinong.

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa yang diajukan ke Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan sebagai calon ibukota adalah Desa Rancamaya wilayah Kecamatan Ciawi. Akan tetapi Pemerintah Pusat menilai bahwa Rancamaya masih relatif dekat letaknya dengan Pusat Pemerintahan Kota Bogor dan dikhawatirkan akan masuk ke dalam rencana perluasan dan pengembangan wilayah Kota Bogor.

Oleh karena itu atas petunjuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengambil salah satu alternatif wilayah dari hasil penelitian lainnya. Dalam sidang Pleno DPRD Kabupaten Bogor tahun 1980, ditetapkan bahwa calon ibukota Kabupaten Bogor terletak di Desa Tengah (Sekarang Kelurahan Tengah), Kecamatan Cibinong.

Penetapan calon ibukota ini diusulkan kembali ke pemerintah Pusat dan mendapat persetujuan serta dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, yang menegaskan bahwa ibukota Pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor berkedudukan di Desa Tengah, Kecamatan Cibinong.

Sejak saat itu, dimulailah rencana persiapan pembangunan Pusat Pemerintahan ibukota Kabupaten Bogor dan pada tanggal 5 Oktober 1985 dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Bupati Kabupaten Bogor saat itu.

Wilayah Kabupaten Bogor yang luas ditambah cepatnya pertumbuhan penduduk akibat lokasi geografis Kabupaten Bogor sebagai wilayah penyangga DKI Jakarta, muncul beberapa wacana terkait pemekaran berbasis pengembangan wilayah. Pada tahun 1978, Menteri Dalam Negeri Amir Machmud mengusulkan pembentukan Kota Administratif Depok yang mencakup Kecamatan Depok serta kecamatan lainnya yang berbatasan dengan DKI Jakarta khususnya yang terdampak pembangunan Perumnas di wilayah tersebut. Rencananya Kota Administratif Depok akan dijadikan kawasan pemukiman yang tertata bagi para pekerja di DKI Jakarta.

Gubernur Jawa Barat Aang Kunaefi juga mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Amir Machmud pembentukan wilayah Jonggol sekitarnya sebagai Daerah Tingkat II (DAT II) Kabupaten. Wilayah Jonggol dan sekitarnya dianggap layak, karena wilayahnya cukup luas, memiliki kekayaan alam yang melimpah, serta berpotensi sebagai kawasan pemukiman baru, industri, dan pariwisata. Wilayah yang diusulkan sebagai bagian dari pemekaran meliputi daerah Kecamatan Jonggol (mencakup Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari), Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cileungsi (mencakup Klapanunggal), dan Kawasan Cibubur, juga pelimpahan dari luar Kabupaten Bogor, Seperti Kabupaten Bekasi yaitu Kecamatan Cibarusah (mencakup Bojongmangu), serta Kecamatan Pondok Gede (bagian selatan), dan pelimpahan dari Kabupaten Karawang yaitu Kecamatan Pangkalan (mencakup Tegalwaru). Pada tahun 1981 akhirnya Kecamatan Depok ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981, bersama Kecamatan Beji dan pemekaran dari Kecamatan Gunung Putri yaitu Kecamatan Cimanggis. Kota Administratif Depok di pimpin oleh Walikota Administrasi yang bertanggungjawab kepada Bupati Bogor. Sementara itu, gagasan pembentukan Kabupaten Jonggol tidak terlaksana.[6]

Pada tahun 1994, Presiden Soeharto tertarik menjadikan salah satu wilayah Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Jonggol (kala itu termasuk Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari dan Desa Karang Tengah, Babakan Madang) [7] sebagai lokasi ibukota negara baru pengganti DKI Jakarta, karena Jonggol terletak hanya 40 kilometer di sebelah tenggara Jakarta.

Pasca Reformasi seiring dengan kebijakan penghapusan daerah otonom Kota Administratif di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 meningkatkan status Kota Administrasi Depok menjadi Kotamadya, dengan demikian Depok resmi berpisah dengan Kabupaten Bogor dan menjalankan otonominya sendiri. Sementara, Rencana dan persiapan pemindahan ibukota negara ke Jonggol tenggelam seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998.[7]

Pemerintahan

Daftar Bupati

Artikel utama: Daftar Bupati Bogor

Berikut merupakan daftar Bupati Bogor.

No. Potret Bupati Mulai menjabat Akhir menjabat Partai Wakil Bupati Periode Referensi
1
Ipik Gandamana 1948 1949 Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia   N/A 1 [ket. 1]
2
Abdoellah Natadipoera 1950 1958 Non Partai   N/A 2
3
Raden Kahfi 1958 1960 Majelis Syuro Muslimin Indonesia   N/A 3
1960 1961 4
4 Karta Dikaria 1961 1967 Non Partai   N/A 5
5
Wissatya Sasemita 1968 1973   N/A 6
6
Raden Mochamad Muchlis 1973 1976   N/A 7
7
Ayib Rughby 1976 1978 Militer   N/A
1978 30 Desember 1983 8 [ket. 2]
8
Soedardjat Nataatmadja 30 Desember 1983 30 Desember 1988   N/A 9
9 Eddie Yoso Martadipura 30 Desember 1988 30 Desember 1993   Moh. Masduki
(1994–?)
10
30 Desember 1993 30 Desember 1998 11
10
Agus Utara Effendi 30 Desember 1998 30 Desember 2003   N/A 12 [ket. 3]
30 Desember 2003 30 Desember 2008   Laode Albert Pribadi 13
(2003)
11
Rahmat Yasin 30 Desember 2008 30 Desember 2013 Partai Persatuan Pembangunan   Karyawan Faturahman 14
(2008)
30 Desember 2013 25 November 2014 Nurhayanti 15
(2013)
12
Nurhayanti 16 Maret 2015 30 Desember 2018 Non Partai   N/A [ket. 4]
13
Ade Yasin 30 Desember 2018 Petahana Partai Persatuan Pembangunan   Iwan Setiawan 16
(2018)
[8]
  Non Partai

Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor

DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024 hasil Pemilu 2019 terdiri dari 55 anggota dalam 9 partai politik.[9] Sedangkan pada periode 2014-2019, DPRD Kabupaten Bogor terdiri dari 50 anggota dalam 10 partai politik.[10]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019 2019-2024
  PKB 3 Penurunan 2
  Gerindra 6 Kenaikan 14
  PDI-P 7 Penurunan 6
  Golkar 9 Penurunan 6
  NasDem 3 Penurunan 0
  PKS 5 Kenaikan 9
  PPP 7 Penurunan 6
  PAN 3 Kenaikan 5
  Hanura 3 Penurunan 1
  Demokrat 4 Kenaikan 6
Jumlah Anggota 50 Kenaikan 55
Jumlah Partai 10 Penurunan 9

Kecamatan

Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan, 19 kelurahan, dan 416 desa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk mencapai 5.965.410 jiwa dengan luas wilayah 2.663,85 km² dan sebaran penduduk 2.236 jiwa/km².[11]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bogor, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kelurahan Desa Status Daftar
Desa/Kelurahan
32.01.05 Babakan Madang 9 Desa
32.01.13 Bojonggede 1 8 Desa
Kelurahan
32.01.27 Caringin 12 Desa
32.01.08 Cariu 10 Desa
32.01.15 Ciampea 13 Desa
32.01.24 Ciawi 13 Desa
32.01.01 Cibinong 13 - Kelurahan
32.01.16 Cibungbulang 15 Desa
32.01.38 Cigombong 9 Desa
32.01.22 Cigudeg 15 Desa
32.01.28 Cijeruk 9 Desa
32.01.07 Cileungsi 12 Desa
32.01.29 Ciomas 1 10 Desa
Kelurahan
32.01.25 Cisarua 1 9 Desa
Kelurahan
32.01.33 Ciseeng 10 Desa
32.01.03 Citeureup 2 12 Desa
Kelurahan
32.01.30 Dramaga 10 Desa
32.01.02 Gunung Putri 10 Desa
32.01.11 Gunung Sindur 10 Desa
32.01.19 Jasinga 16 Desa
32.01.06 Jonggol 14 Desa
32.01.12 Kemang 1 8 Desa
Kelurahan
32.01.32 Klapanunggal 9 Desa
32.01.14 Leuwiliang 11 Desa
32.01.39 Leuwisadeng 8 Desa
32.01.26 Megamendung 12 Desa
32.01.21 Nanggung 11 Desa
32.01.17 Pamijahan 15 Desa
32.01.10 Parung 9 Desa
32.01.20 Parung Panjang 11 Desa
32.01.34 Ranca Bungur 7 Desa
32.01.18 Rumpin 14 Desa
32.01.35 Sukajaya 11 Desa
32.01.09 Sukamakmur 10 Desa
32.01.04 Sukaraja 13 Desa
32.01.37 Tajur Halang 7 Desa
32.01.31 Tamansari 8 Desa
32.01.36 Tanjungsari 10 Desa
32.01.23 Tenjo 9 Desa
32.01.40 Tenjolaya 7 Desa
TOTAL 19 416

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 40 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2002 saat ini wilayah Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan, 410 desa dan 16 kelurahan.

Kampung Ramah Lingkungan

Kampung Ramah Lingkungan (KRL) adalah sebuah program pemeliharaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor kepada pemerintahan daerah yang tadinya kumuh dan kotor menjadi daerah yang bersih dan hijau.

Kampung Ramah Lingkungan bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat setempat untuk memahami permasalahan lingkungan dan dampaknya, serta melakukan tindakan nyata secara proaktif yang berkontribusi kepada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa cara yang dilakukan:

Kampung Ramah Lingkungan memiliki beberapa program, yaitu :

Pembentukan Pengurus Kampung Ramah Lingkungan'
Sebagai program yang bersifat terstruktur dan berkelanjutan, KRL harus dikelola secara tersistem dalam suatu wadah organisasi yang memiliki nilai hukum sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Desa. Struktur organisasi KRL secara umum terdiri dari Ketua/ Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Sampah, Penghijauan, Sanitasi dan Biopori.
Dengan terbentuknya struktur kepengurusan KRL, diharapkan ke depannya KRL akan dijalankan secara mandiri dan dimotori oleh kader-kader lingkungan yang loyal dan integratif.
Pengelolaan Sampah
Sebagai salah satu masalah terbesar bagi lingkungan, masyarakat diupayakan sadar akan pentingnya mengelola sampah secara mandiri maupun secara struktural. Dalam aspek ini, masyarakat akan diedukasi mengenai pengelolaan sampah secara benar mulai dari pentingnya pemilahan sampah dari rumah, pembentukan bank sampah, komposting hingga bagaimana membuat sampah menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomi.
Konservasi atau Penghijauan
Untuk mewujudkan bumi tegar beriman yang hijau dan bersih, program konservasi harus dilaksakan secara rutin dan masiv. Program ini mengupayakan masyarakat untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan baik lahan umum maupun lahan pekarangan rumah. Upaya ini juga bertujuan untuk menciptakan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
Sanitasi
Kelayakan sanitasi menjadi salah satu indikator kualitas hidup sehat di masyarakat. Dalam kegiatan KRL, pengelolaan sanitasi layak secara menyeluruh diupayakan melalui edukasi, himbauan, juga pendataan sebagai data yang potensial untuk penerapan program pemerintah yang tepat sasaran. Ruang lingkup sanitasi meiputi alur pembuangan air limbah rumah tangga, limbah rumah usaha, serta aliran air hujan.
Lubang Resapan Biopori (LRB)
Di tengah masalah krisis air bersih yang menimpa sebagian wilayah di Kabupaten Bogor, Lubang Resapan Biopori (LRB) sebagai inovasi yang solutif berupaya untuk diterapkan di lokasi Kampung Ramah Lingkungan. Setiap rumah di lokasi KRL diwajibkan memiliki lubang biopori minimal 3 lubang. LRB sangat bermanfaat untuk menyimpan cadangan air dan melakukan komposting sampah organik.

Demografi

Saat ini populasi penduduk di Kabupaten Bogor mencapai hampir 7.000.000 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, membuat Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten dengan penduduk terbanyak di Indonesia.

Suku Bangsa

Penduduk di Kabupaten Bogor merupakan penduduk asli Suku Sunda dengan berkembangnya Kabupaten Bogor banyak pendatang dari suku lain di Indonesia terutama Suku Betawi.

Bahasa

Bahasa Sunda merupakan bahasa mayoritas dan bahasa asli dituturkan penduduk di kabupaten Bogor bagian barat dan bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Lebak di provinsi Banten, dan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor sendiri.

Sementara Bahasa Betawi merupakan bahasa pendatang yang dituturkan di seluruh kecamatan bagian utara yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan di provinsi Banten, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

Angkutan Kota

: Bogor-Cianjur PP
: Bogor-Sukabumi PP

Angkutan Pedesaan

Transportasi Lain

Stasiun

Artikel utama: Daftar Stasiun Kereta Api di Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor memiliki 9 stasiun KRL, 2 stasiun KA Pangrango, 4 stasiun LRT Jabodebek yang masih beroperasi, diantaranya:

Selain itu, Kabupaten Bogor juga memiliki 1 stasiun yang sudah berhenti beroperasi dikarenakan Vandalisme, yaitu:

Terminal

Geografi

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas ± 2.664 km². Secara geografis terletak di antara 6°18'0"–6°47'10" Lintang Selatan dan 106°23'45"–107°13'30" Bujur Timur, dengan tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relative rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, dataran rendah sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (mdpl), merupakan kategori ekologi hilir. Dataran bergelombang sekitar 43,62% berada pada ketinggian 100–500 meter di atas permukaan laut (mdpl), merupakan kategori ekologi tengah. Sekitar 19,53% daerah pegunungan berada pada ketinggian 500-1.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu. Daerah pegunungan tinggi sekitar 8,43% berada pada ketinggian 1.000–2.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000–2.500 meter dpl, merupakan kategori hulu.[12]

BERDASARKAN  data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, ternyata Kabupaten Bogor yang masuk wilayah metropolitan Jabodetabek ini menjadi yang terbanyak populasinya.[13]


Pendidikan

Sebagai Kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi dan memiliki wilayah yang luas, membuat Kabupaten Bogor memiliki kualitas pendidikan yang cukup senjang. Kualitas pendidikan yang terbilang baik hanya didapatkan dibeberapa kecamatan yang sudah maju, seperti Cibinong, Gunung Putri, Jonggol, Cileungsi, Bojonggede, Sukaraja dan Dramaga. Sementara, di Kecamatan lainnya kualitas pendidikan bisa dibilang sangat terbatas, terutama beberapa Kecamatan yang terbilang tertinggal seperti, Sukajaya, Jasinga, Nanggung, Rumpin, Pamijahan dan Sukamakmur. Dalam wilayah Kabupaten Bogor berdiri salah satu Perguruan Tinggi Negeri favorit, yaitu Institut Pertanian Bogor yang memiliki kampus di Dramaga, Jonggol dan Baranangsiang (diluar Kabupaten Bogor). Selain itu, terdapat beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) setingkat yang terbilang favorit, seperti SMA Negeri 2 Cibinong, SMA Negeri 1 Cileungsi, SMA Negeri 1 Jonggol, SMA BPK Penabur Kota Wisata Ciangsana, SMA Regina Pacis Bogor, SMA Global Mandiri dan SMA Citra Berkat Jonggol.[14]

Transportasi

Kabupaten Bogor dilintasi Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi. Jalan tol ini adalah jalur wisata utama dari Jakarta menuju Bandung. Jalur ini melewati rute Jalan Tol Jagorawi-Puncak-Cianjur-Bandung. Jalur Ciawi-Puncak merupakan salah satu yang terpadat pada musim libur, karena kawasan tersebut merupakan tempat berlibur warga Jakarta dan sekitarnya.[15]

Apabila jalur wisata utama tersebut macet, yang biasanya terjadi pada hari-hari libur, maka dapat menggunakan rute alternatif melewati Cibubur-Cileungsi-Jonggol-Cariu-Cianjur-Bandung. Untuk angkutan kereta api, Kabupaten Bogor dilalui oleh Jalur KA Manggarai-Padalarang.

Untuk angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), biasanya terdapat di Terminal Cileungsi. Ada beberapa PO Bus AKAP diantaranya:

Dan untuk bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Terminal Cileungsi ada beberapa PO Bus, diantaranya:

Sarana transportasi lain di wilayah Kabupaten Bogor adalah Angkutan Kota (Angkot), Angkutan Pedesaan (Angkudes), Ojek Motor, Becak Kayuh dan Delman.[16]

Pariwisata

Objek Wisata

Referensi

  1. ^ "Statistik Kabupaten Bogor". bogorkab.bps.go.id. Diakses tanggal 23 Februari 2021. 
  2. ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 23 Februari 2021. 
  3. ^ Profil Daerah Kabupaten Bogor Diarsipkan 2015-06-08 di Wayback Machine. regionalinvestment.bkpm.go.id
  4. ^ Sejarah Kabupaten Bogor kemendagri.go.id
  5. ^ "Kabupaten Bogor - Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat". jabarprov.go.id. Diakses tanggal 2020-08-17. 
  6. ^ "Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981". peraturan.go.id. Diakses tanggal 2020-10-12. 
  7. ^ a b "Tempointeraktif.Com - Pemindahan Ibu Kota ke Jonggol Lebih Realistis". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-08. Diakses tanggal 2019-08-11. 
  8. ^ "Ade Yasin Resmi Jadi Bupati Bogor". www.republika.co.id. 
  9. ^ Gerindra Kuasai Kursi DPRD Kabupaten Bogor Periode 2019-2024 .Kompas
  10. ^ DPRD Kabupaten Bogor Didominasi Wajah Baru.Kompas
  11. ^ "Kabupaten Bogor Dalam Angka 2020". bogorkab.bps.go.id. 
  12. ^ "Gambaran Umum Kabupaten Bogor". bogorkab.go.id. 
  13. ^ "Populasi Terbanyak di Indonesia". buliran.com. 
  14. ^ "Pendidikan". bogorkab.go.id. 
  15. ^ Jalur Puncak Macet tempo.co
  16. ^ "Rute Angkot Jabodetabek". web.trafi.com. Diakses tanggal 2021-10-30. 

Pranala luar


Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "ket.", tapi tidak ditemukan tag <references group="ket."/> yang berkaitan