Perluasan wilayah Romawi di Semenanjung Italia; kewarganegaraan diberikan kepada semua suku-suku Italia (socii) selama dan sesudah Perang Sosial seperti yang diatur oleh Lex Julia, Lex Plautia Papiria dan Lex Pompeia.[1] Semua orang di Galia Cisalpina mendapat kewarganegaraan penuh pada tahun 49 SM berdasarkan Lex Roscia.[1]
Kewarganegaraan Romawi (bahasa Latin: civitas) merupakan status politik dan hukum khusus yang diberikan kepada individu-individu yang merdeka. Di Republik dan Kekaisaran Romawi, orang-orang yang tinggal di wilayah Romawi dapat tergolong menjadi beberapa kelas:
Warga negara Romawi laki-laki memperoleh berbagai macam hak khusus dan perlindungan, walaupun kewarganegaraan mereka dapat dicabut dalam keadaan tertentu
Perempuan Romawi memiliki bentuk kewarganegaraan yang terbatas. Walaupun dihormati, mereka tidak diperbolehkan memilih ataupun menempati jabatan publik. Perempuan kaya dapat turut serta dalam kehidupan bermasyarakat dengan mendanai proyek pembangunan atau mensponsori upacara keagamaan. Perempuan memiliki hak properti, berbisnis dan bercerai
Warga negara klien atau sekutu (socii) Romawi dapat menerima kewarganegaraan terbatas, seperti Hak Latin. Mereka tidak dapat memilih ataupun turut serta dalam pemilihan umum Romawi.[2]
Budak-budak dianggap sebagai properti. Seiring berjalannya waktu, mereka memperoleh lebih banyak perlindungan hukum. Beberapa budak dibebaskan oleh pemilik mereka karena dianggap berjasa atau berdasarkan wasiat pemiliknya.
Budak yang dibebaskan adalah mantan budak yang sudah merdeka. Mereka tidak otomatis mendapat kewarganegaraan dan tidak mendapat beberapa hak khusus, seperti hak untuk menjadi magistrat Romawi. Anak yang lahir dari budak-budak yang telah dibebaskan terlahir sebagai warga negara yang merdeka; contohnya, ayah penyair Horatius adalah budak yang telah dibebaskan.
Ius commercii: hak untuk membuat kontrak dan memiliki properti sebagai warga negara Romawi
Ius gentium: pengakuan hukum yang dikembangkan pada abad ke-3 SM untuk orang-orang asing[3] Hak yang diberikan oleh ius gentium dimiliki oleh semua orang, termasuk yang bukan warga negara
Ius conubii: hak untuk menikah dengan warga Romawi berdasarkan asas Romawi,[4] hak untuk memperoleh status paterfamilias atas keluarganya, dan hak anak yang terlahir dari keluarga tersebut untuk menjadi warga negara Romawi
Ius migrationis: hak untuk mempertahankan kewarganegaraan setelah pindah ke polis lain. Maka dari itu, kewarganegaraan anggota cives Romani yang pindah ke koloni Romawi di tempat lain tidak akan dicabut
Hak kekebalan dari beberapa jenis pajak dan kewajiban hukum lain, terutama peraturan dan regulasi lokal[5]
Hak untuk menuntut dan menyelesaikan masalah lewat pengadilan hukum
Hak banding keputusan hakim
Semenjak ditetapkannya Leges Porciae pada abad ke-2 SM, warga Romawi tidak boleh disiksa atau dicambuk dan hukuman mati dapat diganti menjadi pembuangan secara sukarela, kecuali bila ia terbukti melakukan pengkhianatan
Apabila terbukti berkhianat, warga Romawi punya hak untuk diadili di Roma, dan bila mereka dihukum mati mereka tidak boleh dihukum salib
Catatan kaki
^ abGoodfellow, Charlotte Elizabeth (1938). Roman citizenship: a study of its territorial and numerical expansion from the earliest time to the death of Augustus. The Johns Hopkins University press.
^Hans Volkmann: Municipium. In: Der Kleine Pauly. vol. 3, Stuttgart 1969, col. 1464–1469.
^"Roman Law". The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. New York: Columbia University Press. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-06-22. Diakses tanggal 2007-07-28.
Jahnige, Joan (May 2002). "Roman Citizenship". Kentucky Educational Television Distance Learning. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-04-13. Diakses tanggal 2008-09-06.
Lassard, Yves; Alexandr Koptev. "The Roman Law Library". Diarsipkan dari versi asli(Library) tanggal 2012-08-31. Diakses tanggal 2008-09-06.
Just, Felix. "Social Aspects of Pauline World". Catholic Resources for Bible, Liturgy, Art, and Theology. Diakses tanggal 2008-09-06.
