| Konstitusi Republik Tiongkok | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanzi tradisional: | 中華民國憲法 | ||||||||||||||||||||||
| Hanzi sederhana: | 中华民国宪法 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Konstitusi Republik Tiongkok (Hanzi: 中華民國憲法; Pinyin: Zhōnghuá Mínguó Xiànfǎ) adalah undang-undang dasar dari Republik Tiongkok, yang sejak tahun 1949 hanya menguasai "wilayah bebas Republik Tiongkok", yang pada dasarnya adalah Pulau Taiwan dan beberapa pulau luar berukuran kecil, satu-satunya wilayah yang tidak jatuh ke pihak Tiongkok Komunis di Perang Saudara Tiongkok. Konstitusi ini disetujui oleh Majelis Konstituante Nasional pada tanggal 25 Desember 1946, dan mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 1947, pada saat Republik Tiongkok masih memiliki kekuasaan nominal atas Tiongkok Daratan, yang untuknya konsitutsi ini diterapkan. Hal ini membuat Tiongkok (dengan kira-kira 450 juta penduduk pada saat itu) sebagai negara "demokrasi kertas" yang paling banyak penduduknya di dunia. Revisi terakhir konstitusi ini dilakukan pada tahun 2005.[1]
Disusun oleh Kuomintang (KMT) sebagai bagian dari tahap ketiga pembangunan nasional (yakni, demokrasi perwakilan), dengan membentuk sebuah republik terpusat dengan lima lembaga pemerintahan. Meskipun konstitusi dimaksudkan untuk seluruh Tiongkok, implementasinya tidak secara luas dan tidak efektif karena KMT sudah sepenuhnya terlibat dalam perang saudara dengan Partai Komunis Tiongkok pada saat diundangkan.
Setelah mundurnya KMT ke Taiwan pada tahun 1949, Ketentuan Sementara Efektif Selama Periode Pemberontakan Komunis (disingkat "Ketentuan Sementara") memberi kekuatan ekstrakonstitusional kepada pemerintah KMT. Meskipun memiliki konstitusi, Taiwan adalah negara satu partai yang otoriter.
Selama dekade tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, konstitusi yang berasal dari Tiongkok daratan ini menyebabkan pendukung "kemerdekaan Taiwan" mendorong untuk membuat sebuah konstitusi Taiwan yang baru.[2][3][4] Namun, upaya oleh pemerintahan Partai Progresif Demokrat (DPP) untuk membuat konstitusi baru selama masa jabatan kedua Presiden Chen Shui-bian yang berasal dari DPP gagal, karena oposisi Kuomintang saat itu menguasai Yuan Legislatif.[5][6] Pada saat itu hanya disetujui untuk mereformasi Konstitusi Republik Tiongkok, bukan membuat yang baru. Kontitusi akhirnya diamendemen pada tahun 2005, dengan persetujuan dari KMT dan DPP.
Konstitusi Sementara Republik Tiongkok disusun pada bulan Maret 1912 dan merupakan dokumen pemerintahan dasar Republik Tiongkok sampai tahun 1928. Kontitusi ini menetapkan sebuah sistem parlementer bergaya Barat yang dipimpin oleh seorang presiden yang lemah. Namun, sistem ini cepat diambil alih secara ilegal ketika Song Jiaoren, yang sebagai pemimpin KMT menjadi perdana menteri setelah kemenangan partai di pemilihan umum tahun 1913, dibunuh pada tanggal 20 Maret 1913 atas perintah Presiden Yuan Shikai.[7] Yuan biasanya menentang majelis terpilih dan memangku kekuasaan dengan cara diktator. Setelah kematiannya pada tahun 1916, Tiongkok terpecah belah menjadi pemerintahan panglima-panglima perang dan Pemerintah Beiyang, berlangsung di bawah Konstitusi yang tetap bertahan di tangan berbagai pemimpin militer.
