Negara Bebas Irlandia (bahasa Irlandia: Saorstát Éireannpelafalan dalam bahasa Irlandia:[sˠiːɾˠsˠˈt̪ˠaːt̪ˠeːɾʲən̪ˠ]; 6 Desember 1922 – 1937) adalah sebuah negara yang didirikan pada tahun 1922 dengan status domini berdasarkan Perjanjian Inggris-Irlandia, yang ditandatangani oleh wakil Britania dan Irlandia dua belas bulan sebelum terbentuknya negara ini.[2] Pada saat pendirian Negara Bebas Irlandia, negara ini terdiri dari keseluruhan Pulau Irlandia, namun tak lama kemudian Irlandia Utara memilih memisahkan diri dan tetap bergabung kembali menjadi bagian dari Britania Raya. Pendirian Negara Bebas Irlandia ini juga menggantikan dua status atas Irlandia sebelumnya, yaitu Republik Pulau Irlandia (didirikan 21 Januari1919) dan Pemerintah Sementara Irlandia Selatan. W. T. Cosgrave, presiden pertama Negara Bebas Irlandia, memimpin "pemerintahan" negara ini sejak bulan Agustus1922 sampai kemudian dibubarkan.
Negara Bebas Irlandia dibubarkan pada tahun 1937, saat warga Irlandia melaksanakan referendum untuk menggantikan konstitusi tahun 1922. Negara ini digantikan oleh negara berdaulat dan merdeka yang saat ini bernama Republik Irlandia.
Latar Belakang
Kebangkitan Paskah tahun 1916 menyebabkan perubahan besar dalam opini publik terhadap perjuangan republik di Irlandia[3]. Dalam pemilihan umum 1918, Partai Sinn Féin yang republikan memenangkan mayoritas besar dalam alokasi kursi untuk Irlandia dalam Parlemen Britania Raya yaitu sebanya 73 dari 105 dapil yang dipertandingkan[4]. Para Anggota Parlemen tersebut tidak mau berkantor di Istana Westminster dan justru malah mendirikan majelis sendiri yang diberi nama Dáil Éireann (Majelis Irlandia). Hal itu pula menandai berdirinya sebuah Republik Irlandia dan lolosnya sebuah Deklarasi Kemerdekaan[5] yang kemudian diikuti dengan Perang Kemerdekaan antara Tentara Republik Irlandia dan Tentara Britania Raya yang terus berlangsung hingga tahun 1921 setelah disepakatinya gencatan senjata. Pada waktu yang bersamaan Parlemen Irlandia Utara diresmikan dibawah aturan UU Pemerintah Irlandia 1920 yang mempersembahkan pergerakan republik dengan sebuah fait accompli dan menjamin kehadiran Britania Raya di Irlandia[6]. Pada bulan Oktober negosiasi dibuka di London antara anggota pemerintah Inggris dan anggota Dáil, yang berpuncak pada penandatanganan Perjanjian Anglo-Irlandia pada tanggal 6 Desember 1921[7].
Perjanjian Anglo-Irlandia mengizinkan pembentukan negara terpisah yang dinamakan Negara Bebas Irlandia dengan status dominion didalam Imperium Britania Raya—sebuah status yang sederajat dengan Kanada[7]. Parlemen Irlandia Utara, dengan menyampaikan pidato kepada raja, memilih untuk tidak dimasukkan ke dalam Negara Bebas, dalam hal ini Komisi Perbatasan akan dibentuk untuk menentukan di mana letak batas di antara mereka[8]. Anggota parlemen Negara Bebas akan diminta untuk mengambil sumpah setia kepada raja, meskipun sumpah tersebut merupakan modifikasi dari sumpah yang diambil di wilayah lain[7].
Dáil meratifikasi Perjanjian tersebut pada tanggal 7 Januari 1922, menyebabkan perpecahan dalam gerakan republik[9]. Pemerintahan Sementara dibentuk, dengan Michael Collins sebagai ketuanya[10].
Struktur Konstitusional dan Pemerintahan
Raja Pertama Irlandia, George V
Perjanjian Anglo-Irlandia menyatakan bahwa bentuk negara Negara Bebas Irlandia adalah Monarki Konstitusional dengan Gubernur Jenderal Negara Bebas Irlandia sebagai perwakilan Monarki Irlandia. Konstitusi Negara Bebas Irlandia membuat penjelasan lebih lanjut tentang sistem pemerintahan dengan parlemen tiga deret yang disebut, disebut Oireachtas, terdiri dari raja dan dua majelis, Dáil Éireann dan Seanad Éireann (Senat Irlandia).
Kewenangan otoritas diserahkan kepada Monarki Irlandia dan dilaksanakan oleh Gubenur Jenderal sebagai representasinya. Gubernur Jenderal mengangkat kabinet yang dikenal dengan Dewan Eksekutif. Dalam praktiknya, kebanyak kewenangan sesungguhnya dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif karena Gubernur Jenderal hampir selalu terikat atas saran dari Dewan Eksekutif.
Tim Healy, Gubernur Jenderal Pertama Negara Bebas Irlandia
Jabatan Gubernur Jenderal Negara Bebas Irlandia menggantikan Lord Letnan Irlandia yang mengepalai administrasi Inggris dan Britania Raya di Irlandia sejak abad pertengahan. Gubernur Jenderal diangkat oleh Raja awalnya atas saran dari Pemerintah Britania Raya tapi dengan izin dari Pemerintah Irlandia. Sejak tahun 1927, Pemerintah Irlandia secara tunggal memegang wewenang untuk memberikan saran kepada raja dalam hal pengangkatan Gubernur Jenderal.
Sumpah Kesetiaan
Sama dengan semua dominion lainnya, diatur pula sebuah ketetapan untuk melakukan Sumpah Kesetiaan. Di dalam negara dominion sumpah seperti ini diucapkan oleh anggota parlemen secara personal terhadap Monarki (Raja/Ratu). Sumpah Kesetiaan di Irlandia secara fundamental berbeda. Sumpah Kesetiaan di Irlandia mempunyai dua elemen yaitu : sumpah kepada Negara Bebas Irlandia, sebagaimana ditetapkan oleh hukum, bagian kedua adalah janji kesetiaan, kepada Yang Mulia, Raja George V, ahli waris dan penerusnya. Namun, elemen fidelitas kedua itu dikualifikasikan dalam dua cara. Pertama elemen kedua itu ditujukan kepada Raja di Irlandia, tidak secara khusus kepada Raja Inggris. Kedua, hal ini ditujukan kepada raja secara eksplisit dalam perannya sebagai bagian dari penyelesaian Perjanjian, bukan dalam kaitannya dengan pemerintahan Inggris sebelum tahun 1922. Sumpah Kesetiaan di Irlandia sendiri juga berasal dari kombinasi tiga sumber dan secara garis besar merupakan hasil kerja Michael Collins dalam penegosiasian Perjanjian Anglo-Irlandia. Hal ini sebagian berasal dari rancangan sumpah yang diusulkan sebelum perundingan oleh Presiden de Valera. Bagian lain diambil oleh Collins langsung dari Sumpah Persaudaraan Republik Irlandia (IRB), di mana dia adalah ketua rahasianya. Dalam strukturnya, sebagian juga didasarkan pada bentuk dan struktur yang digunakan untuk ‘Status Dominion’.
Walaupun merupakan sebuah 'hal yang baru', dan terutama secara tidak langsung mengacu pada monarki, Sumpah Kesetiaan ini dikritik oleh kaum nasionalis dan republikan karena merujuk pada Kerajaan, dengan klaim bahwa hal tersebut merupakan sumpah langsung kepada Kerajaan, sebuah fakta yang bisa dibilang salah oleh setelah mempelajari kata-katanya, namun pada tahun 1922 di Irlandia dan sekitarnya, banyak yang berpendapat bahwa faktanya tetap bahwa Raja (dan juga Inggris) masih menjadi Kepala Negara dan itulah kenyataan praktis yang mempengaruhi perdebatan publik mengenai isu tersebut. Negara Bebas bukanlah sebuah republik. Sumpah menjadi isu utama yang mengakibatkan Perang Saudara Irlandia yang memisahkan pihak yang mendukung dan menentang perjanjian pada tahun 1922–23.
Kompromi-kompromi yang terkandung dalam perjanjian menyebabkan pecahnya Perang Saudara Irlandia di 26 County pada bulan Juni 1922 – April 1923 yang mana pendukung Pemerintahan Sementara buatan dari Perjanjian mengalahkan pendukung anti-perjanjian. Pendukung anti-perjanjian yang republikan dipimpin oleh Éamon de Valera yang mengundurkan diri sebagai Presiden Republik setelah perjanjian diratifikasi. Pengunduran dirinya memicu kemarahan pendukungnya seperti Seán T. O'Kelly organisator utama Sinn Féin. Setelah mengundurkan diri, de Valera kemudian mencalonkan diri kembali tetapi dikalahkan dua hari kemudian dengan suara 60–58. Arthur Griffith yang pro-Perjanjian menyusul sebagai Presiden Republik Irlandia. Michael Collins dipilih pada pertemuan para anggota yang dipilih untuk duduk di House of Commons of Southern Ireland (sebuah badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Pemerintah Irlandia tahun 1920) untuk menjadi Ketua Pemerintahan Sementara Negara Bebas Irlandia sesuai dengan Perjanjian. Pemilihan umum pada bulan Juni memberikan dukungan besar bagi partai-partai pro-Perjanjian. Pemerintahan Sementara yang ditunjuk oleh W. T. Cosgrave secara efektif mengambil alih pemerintahan republik Griffith setelah kematian Collins dan Griffith pada bulan Agustus 1922.
Bubarnya Negara Bebas Irlandia
Konstitusi 1937
Pada tahun 1937, pemerintahan Fianna Fáil mempersembahkan sebuah draf keseluruhan untuk Konstitusi Baru kepada Dáil Éireann. Sebuah versi amandemen dari draf dokumen kemudian disetujui Dáil. Sebuah plebisit digelar pada 1 Juli 1937 bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Irlandia 1937 ketika mayoritas relatif kecil menyetujuinya. Konstitusi Irlandia (Bunreacht na hÉireann)yang baru kemudian ditetapkan menggantikan Konstitusi 1922 dan berlaku mulai tanggal 29 Desember 1937.
Negara yang baru dinamakan Irlandia (Éire dalam bahasa Irlandia) dan jabatan Presiden Irlandia dibentuk untuk menggantikan jabatan Gubernur Jenderal Negara Bebas Irlandia. Konstitusi yang baru mengklaim yurisdiksi seluruh Irlandia sambil mengakui bahwa undang-undang tidak akan berlaku di Irlandia Utara (lihat Pasal 2 dan 3). Pasal 2 dan 3 disusun ulang pada tahun 1998 untuk menghapus klaim yurisdiksi atas seluruh pulau dan mengakui bahwa "Irlandia bersatu hanya dapat diwujudkan melalui cara damai dengan persetujuan mayoritas rakyat, yang dinyatakan secara demokratis, di kedua yurisdiksi di pulau Irlandia".
Mengenai agama, salah satu bagian Pasal 44 memuat hal-hal sebagai berikut:
Negara mengakui posisi khusus Apostolik Katolik dan Gereja Roma sebagai penjaga Iman yang dianut oleh sebagian besar warga negara. Negara juga mengakui Gereja Irlandia, Gereja Presbiterian di Irlandia, Gereja Metodis di Irlandia, Religious Society of Friends di Irlandia, serta Jemaat Yahudi dan denominasi agama lain yang ada di Irlandia pada tanggal berlakunya Konstitusi ini.
Setelah referendum, bagian ini dihapus pada tahun 1973. Setelah berdirinya Negara Bebas pada tahun 1923, serikat pekerja di wilayah selatan sebagian besar berakhir.
Konstitusi tahun 1937 memperlihatkan adanya kecenderungan ideologis yang menonjol terhadap perubahan kerangka negara sedemikian rupa sehingga menciptakan kerangka negara yang tampak khas Irlandia. Hal ini dilakukan dengan menerapkan kebijakan korporatis (berdasarkan konsep Gereja Katolik Roma, karena agama Katolik dianggap sangat melekat pada persepsi identitas Irlandia). Contoh nyata dari hal ini adalah model Seanad Éireann (Senat) yang dibentuk kembali, yang beroperasi berdasarkan sistem panel kejuruan, bersama dengan daftar badan industri pencalonan yang ditunjuk, sebuah konsep korporat (terlihat dalam ensiklik Quadragesimo annoPaus Pius XI tahun 1931)[11][12][13][14][15][16]. Selanjutnya, partai politik utama Irlandia; Fine Gael, Fianna Fáil dan Labour, semuanya memiliki pandangan korporatis. Pemerintah menjadi sasaran lobi yang intens oleh tokoh-tokoh Gereja terkemuka sepanjang tahun 1930-an yang menyerukan reformasi kerangka negara. Hal ini sebagian besar tercermin dalam Konstitusi baru tahun 1937[17].
^Anglo Irish Treaty (New York Times). The Irish signatories of the treaty were described in the treaty as the "Irish signatories" and the "Irish Delegation". There was no reference to the Government of the Irish Republic, so it would be inaccurate to describe the treaty as being between two Governments.
^Marie Coleman, The Republican Revolution, 1916–1923, Routledge, 2013, chapter 2 "The Easter Rising", pp. 26–28. ISBN140827910X
^Adshead, Maura (2003). Ireland as a Catholic Corporatist State: A Historical Institutional Analysis of Healthcare in Ireland (dalam bahasa Inggris). Department of Politics and Public Administration, University of Limerick. ISBN978-1-874653-74-5.
^McGinley, Jack (2000). Neo-corporatism, New Realism and Social Partnership in Ireland 1970–1999 (dalam bahasa Inggris). Trinity College.
^Allen, Kieran (1995). Fianna Fail and Irish Labour Party: From Populism to Corporatism (dalam bahasa Inggris). Pluto Press.
^Morrissey, Thomas; Morrissey, Thomas J. (2021). The Ireland of Edward Cahill SJ 1868–1941: A Secular or a Christian State? (dalam bahasa Inggris). Messenger Publications. ISBN978-1-78812-430-0.
Ireland
United Kingdom
.jpg)
.jpg)