Nusantara (secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara) adalah ibu kota masa depanIndonesia yang rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bersamaan dengan perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-79.[1][2] IKN direncanakan akan menggantikan Jakarta yang telah menjadi ibu kota sejak 1961. Terletak di pantai timur pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari provinsi Kalimantan Timur, IKN diperkirakan akan mencakup area seluas 2.560 km2 (990 sq mi), menampilkan lanskap berbukit, hutan, dan teluk.[3][4] Ibu Kota Nusantara diharapkan akan menjadi daerah otorita yang bersifat khusus dan memisahkan diri dari provinsi Kalimantan Timur.[5]
Pembangunan Nusantara dimulai pada Juli 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama; zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah dan rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya.[2][6][7] Awalnya, 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia akan dikirim ke lokasi Nusantara untuk memulai konstruksi pada Juli 2022.[8]
Proyek pembangunan ini dikritik oleh ormas-ormas lokal dari Kalimantan Timur karena mengimpor tenaga kerja dari luar provinsi,[9]Presiden Joko Widodo memerintahkan Pemprov DKI untuk memperbanyak tenaga kerja antara 150.000 dan 200.000 pekerja untuk memastikan partisipasi pekerja lokal untuk bekerja di konstruksi Nusantara.[10][11][12]
Pada 23 Agustus 2019, Joko Widodo menyerahkan Surat Presiden R-34/PRES/08/2019 yang dilampiri dua arahan, yaitu Laporan Kajian Presiden tentang Pemindahan Ibu Kota, dan Permintaan Dukungan DPR untuk Pemindahan Ibu Kota.[17] Selama pidato kenegaraan 2019 di parlemen pada 26 Agustus, Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.[18]
Awal September 2021, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota sudah selesai.[26] Pada 29 September tahun yang sama, pemerintahan Joko Widodo mengajukan omnibus RUU pemindahan ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah parlemen Indonesia).[27] Di antara banyak item yang ditentukan dalam RUU itu, itu berisi rencana pembentukan Otoritas Ibu Kota, badan khusus yang bertanggung jawab kepada ibu kota baru dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan baru ini memiliki kualitas seperti kementerian di mana pemegang jabatan akan ditunjuk oleh Presiden, tetapi dengan kemampuan pemerintahan khusus yang mirip dengan gubernurprovinsi.[26][28] Ini juga akan mengatur bagaimana Otoritas Ibu kota akan mengelola pendanaan, perpajakan, retribusi, dan asetnya.[29]
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
Pada tanggal 15 Februari 2022, RUU ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022.
Karena rencana itu diajukan di tengah masa jabatan kedua Joko Widodo sebagai presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mengeluarkan amendemen undang-undang untuk menetapkan kembali kemampuan MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara, (PPHN), mirip dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) orde baru. Ini untuk memberikan keamanan dan keberlanjutan proyek dan memastikan kelanjutannya setelah Joko Widodo tidak lagi di kursi kepresidenan.[30]
Menyusul pelantikan Bambang Susantono sebagai kepala otorita, provinsi di seluruh negeri secara seremonial mengirim sebidang tanah dan air dari situs bersejarah atau budaya yang signifikan di provinsi masing-masing untuk menjadi bagian dari landasan dan sendi ibu kota baru untuk peletakan batu pertama.[33]Kalimantan Tengah membawa potongan-potongan tanah dari sebuah bukit dimana Tjilik Riwut, seorang pahlawan nasional dari provinsi dan tokoh Dayak yang disegani, dikatakan sedang bermeditasi.[34]
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan lomba desain ibu kota pada akhir tahun 2019. Kemudian dimenangkan oleh URBAN+ bertajuk Nagara Rimba Nusa[41] dan secara resmi diumumkan pada 23 Desember 2019. Pemerintah berjanji untuk berkolaborasi dalam desain tim pemenang dengan tim peringkat kedua dan ketiga, serta desainer internasional, untuk mempertajam proses desain akhir hingga 2020.[42]Desainer dari setidaknya tiga negara, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat telah menawarkan untuk terlibat dalam desain.[43] Nama yang telah diusulkan sekitar tiga bulan sebelumnya, selaras dengan konsep utama pemenang.[44]
Kota ini dirancang untuk keberlanjutan, menargetkan 80% mobilitas didukung oleh transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Dikelilingi oleh hutan Kalimantan, itu akan menarik semua energinya dari sumber terbarukan, mengalokasikan 10% dari wilayahnya untuk produksi pangan.[2]
Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.[48]
Pelantikan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara pada 10 Maret 2022.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dipilih dan dilantik oleh Presiden Indonesia dengan kedudukan pejabat setingkat menteri sehingga termasuk dalam anggota kabinet.[49]
Berikut ini adalah daftar kepala otorita yang pernah menjabat sejak dibentuk pada 10 Maret 2022.
Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah wakil kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dipilih dan dilantik oleh Presiden Indonesia dengan kedudukan pejabat setingkat menteri sehingga termasuk dalam anggota kabinet.[49]
Berikut ini adalah daftar wakil kepala otorita yang pernah menjabat sejak dibentuk pada 10 Maret 2022.
Nusantara terletak di pantai timur Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia. Kota ini berbatasan darat dengan provinsi Kalimantan Timur dan memiliki garis pantai di timur hingga Selat Makassar dan di selatan hingga Teluk Balikpapan.[51] Kota ini memiliki lanskap berbukit dan sebelumnya merupakan hutan industri yang konsesinya dimiliki oleh Sukanto Tanoto.[52]
Zonasi
Wilayah administrasi Ibu Kota Nusantara menurut UU No. 3 Tahun 2022. Kawasan IKN (KIKN) berwarna pink sedangkan Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) berwarna kuning
Nusantara meliputi area seluas 2.560 km2 (990 sq mi), terdiri dari 6.856 km2 (2.647 sq mi) ditetapkan sebagai wilayah pusat pemerintahan (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), 56.180 km2 (21.690 sq mi) sebagai daerah ibu kota (Kawasan Ibu Kota Negara), dan selebihnya sebagai daerah perluasan ibu kota (Kawasan Pengembangan Ibu Kota Negara). Wilayah metropolitan Nusantara akan mencakup kabupaten dan kota di sekitar Kalimantan Timur, seperti Balikpapan dan Samarinda.[53]
Daerah maju lainnya yang terhubung ke provinsi terdekat.
Transportasi
Untuk mencapai target 80% mobilitas yang didukung oleh transportasi non-pribadi, direncanakan jaringan transportasi umum yang luas di ibu kota baru. Kota ini menekankan pada pembangunan yang padat dan dapat dilalui dengan berjalan kaki dan akan dilayani oleh jaringan jalur bersepeda di seluruh kota, sistem metro yang terdiri dari dua jalur rel, sistem bus rapid transit, dan minibus otonom yang berfungsi sebagai layanan pengumpan.[54][55][56][57]
Layanan kereta api akan menghubungkan ibu kota baru ke jalan tol yang ada di Kota Balikpapan.[58] Sistem kereta api antarkota dan regional baru akan dibangun untuk menghubungkan ibu kota baru dengan kota-kota dan bandara tetangga yaitu Samarinda (Bandara Internasional Samarinda) dan Kota Balikpapan sebagai bagian dari rencana yang lebih besar untuk jaringan kereta api Trans Kalimantan yang menghubungkan seluruh sisi Pulau Kalimantan di Indonesia dengan layanan kereta api.[59]
Untuk pertama kalinya, otorita Ibu Kota Nusantara menggelar upacara pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, tanggal 17 Agustus 2023. Upacara ini dipimpin oleh Bambang Susantono, selaku Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam rangkaian acara tersebut, TNI di lingkungan Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman, mengibarkan bendera merah putih raksasa sepanjang 114 meter, sebagai bentuk semangat nasionalisme mengawal pembangunan IKN.[67] Upacara perdana ini dilaksanakan sejak pukul 08.30 Waktu Indonesia Tengah, dan dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk perwakilan kementerian atau lembaga pemerintah pusat, TNI-Polri, unsur pemerintahan daerah sekitar wilayah Otorita IKN, tokoh adat, dan lainnya.[68]
^Hananto, Akhyari (19 December 2019). "Menyambut Provinsi Baru di Ibu Kota Baru". GoodNews from Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 January 2022. Diakses tanggal 5 January 2022.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"Indonesia to move capital city". BBC. 29 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 January 2022. Diakses tanggal 29 April 2019.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^Dewanto, Fadjar Ari (2022-07-13). "Mengapa Kalimantan Timur Dipilih Sebagai Ibu Kota Negara? - Berita Daerah" (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-09. Diakses tanggal 2022-07-14. Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menjadi daerah yang juga terpantau untuk ibu kota baru, lahannya yang luas, bebas gempa bumi hanya infrastruktur dan masyarakat perlu dipersiapkan.
^UU Nomor 3 Tahun 2022Diarsipkan 2022-02-20 di Wayback Machine. Pasal 1 Ayat 9: "Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah..."
^Lawi, Gloria Fransisca Katharina (2019-05-14). Agus, Rustam, ed. "Ibu Kota Baru Perlu Konsep Urban Forest". Bisnis.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 January 2022. Diakses tanggal 2022-01-31.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"Tentang IKN". Ibu Kota Negara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 January 2022. Diakses tanggal 2 February 2022.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
.jpg)
Indonesia
.jpg)
