Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor.[1] Perdagangan bebas dicontohkan oleh Area Ekonomi Eropa/Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, yang telah mendirikan pasar terbuka dengan sangat sedikit pembatasan perdagangan. Sebagian besar negara-negara saat ini adalah anggota dari perjanjian perdagangan multilateral Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, sebagian besar pemerintah masih memberlakukan beberapa kebijakan proteksionis yang dimaksudkan untuk mendukung kerja lokal, seperti penerapan tarif impor atau subsidi untuk ekspor. Pemerintah juga dapat membatasi perdagangan bebas untuk membatasi ekspor sumber daya alam. Hambatan lain yang dapat menghambat perdagangan termasuk kuota impor, pajak, dan hambatan non-tarif seperti undang-undang peraturan.
Kebijakan perdagangan bebas pada umumnya mempromosikan fitur berikut:
Sebelum munculnya doktrin perdagangan bebas, dan terus bertentangan dengan itu sampai sekarang, kebijakan merkantilisme telah berkembang di Eropa pada abad ke-16. Dua ekonom Inggris awal yang menentang merkantilisme adalah Adam Smith dan David Ricardo.
Ekonom yang menganjurkan perdagangan bebas percaya perdagangan adalah alasan mengapa peradaban tertentu makmur secara ekonomi. Adam Smith, misalnya, menunjuk peningkatan perdagangan sebagai alasan untuk berkembangnya bukan hanya budaya Mediterania seperti Mesir, Yunani, dan Roma, tetapi juga dari Benggala (India Timur) dan Tiongkok. Kemakmuran besar dari Belanda setelah melemparkan Imperial kekuasaan Spanyol dan mengejar kebijakan perdagangan bebas [2] membuat sengketa perdagangan bebas/merkantilis membuat pertanyaan yang paling penting di bidang ekonomi selama berabad-abad. Kebijakan perdagangan bebas telah berjuang dengan merkantilis, proteksionis, isolasionis, komunis, populis, dan kebijakan lain selama berabad-abad.
Perdagangan di kolonial Amerika diatur oleh sistem dagang Britania melalui Kisah Perdagangan dan Navigasi. Sampai tahun 1760-an, beberapa koloni secara terbuka menganjurkan untuk menggunakan kebijakan perdagangan bebas, sebagian karena peraturan yang tidak ketat -New England terkenal karena penyelundupan- tetapi juga karena pedagang kolonial tidak ingin bersaing dengan barang-barang asing dan pengiriman. Menurut sejarawan Oliver Dickerson, keinginan untuk perdagangan bebas bukan salah satu penyebab Revolusi Amerika. "Gagasan bahwa praktik-praktik dasar pedagang dari abad kedelapan belas yang salah," tulis Dickerson, "bukanlah bagian dari pemikiran para pemimpin Revolusioner".[3]
Perdagangan bebas datang untuk apa yang akan menjadi Amerika Serikat sebagai akibat dari Perang Revolusi Amerika, ketika Parlemen Inggris mengeluarkan UU larangan, memblokade pelabuhan kolonial. Kongres Kontinental menanggapi dengan efektif menyatakan kemandirian ekonomi, membuka port Amerika untuk perdagangan luar negeri pada tanggal 6 April 1776. Menurut sejarawan John W. Tyler, "Perdagangan bebas telah dipaksa di Amerika, suka atau tidak."[4]
Berikut adalah alternatif untuk perdagangan bebas yang telah diusulkan: perdagangan berimbang, perdagangan yang adil, proteksionisme, kebijakan industri, dan pajak Tobin.[butuh rujukan]
Nilai perdagangan bebas pertama kali diamati dan didokumentasikan oleh Adam Smith dalam The Wealth of Nations, pada tahun 1776.[5] Dia menulis,
Ini adalah pepatah dari setiap guru bijaksana dari keluarga, tidak pernah mencoba untuk membuat di rumah dan apa yang akan membuat biaya lebih untuk membuat daripada membeli.... Jika sebuah negara asing dapat memasok kita dengan komoditas lebih murah daripada kita sendiri bisa membuatnya, lebih baik membelinya dari mereka dengan beberapa bagian dari produk industri kita sendiri, bekerja di sebuah cara di mana kita memiliki beberapa keuntungan.[6]
Pernyataan ini menggunakan konsep keunggulan absolut untuk menyajikan argumen yang bertentangan dengan merkantilisme, yang dominan dalam pandangan perdagangan sekitarnya pada waktu itu, yang menyatakan bahwa sebuah negara harus bertujuan untuk mengekspor lebih dari impor, dan dengan demikian mengumpulkan kekayaan.[7] Sebaliknya, Smith berpendapat, negara bisa memperoleh keuntungan dari masing-masing dengan memproduksi secara eksklusif dan baik, di mana dari barang yang paling cocok untuk perdagangan antara satu sama lain seperti yang diperlukan untuk keperluan konsumsi. Dalam lapisan ini, itu bukan nilai ekspor relatif terhadap impor yang penting, tetapi nilai dari barang yang diproduksi oleh suatu bangsa. Konsep keunggulan absolut namun tidak membahas situasi di mana negara tidak memiliki keunggulan dalam produksi barang tertentu atau jenis barang.[8]
Kelemahan teori ini ditangani oleh teori keunggulan komparatif. Umumnya dikaitkan dengan David Ricardo yang diperluas di atasnya dalam bukunya tahun 1817 On the Principles of Political Economy and Taxation,[9] itu membuat kasus untuk perdagangan bebas tidak didasarkan pada keunggulan absolut dalam produksi yang baik, tetapi pada biaya peluang relatif produksi. Sebuah negara harus mengkhususkan diri dalam apa pun baik itu dapat menghasilkan biaya terendah, perdagangan baik ini untuk membeli barang-barang lain yang diperlukan untuk konsumsi. Hal ini memungkinkan bagi negara-negara untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan bahkan ketika mereka tidak memiliki keunggulan absolut dalam bidang produksi. Sementara keuntungan mereka dari perdagangan mungkin tidak sama dengan orang-orang dari negara yang lebih produktif dalam semua barang, mereka masih akan lebih baik secara ekonomi dari perdagangan daripada mereka akan berada di bawah keadaan autarki.[10][11]
