Penandatanganan Perdamaian Münster[1] antara Republik Belanda dan Kerajaan Spanyol pada tanggal 30 Januari 1648, diratifikasi secara resmi di Münster tanggal 15 Mei 1648.
Penandatanganan dua perjanjian komplementer pada tanggal 24 Oktober 1648, yaitu:
Traktat Münster (Instrumentum Pacis Monasteriensis, IPM),[2] yang melibatkan Kaisar Romawi Suci, Prancis, dan sekutu-sekutunya.
Traktat Osnabrück (Instrumentum Pacis Osnabrugensis, IPO),[3] yang melibatkan Kaisar Romawi Suci, Swedia, dan sekutu-sekutunya.
Perjanjian ini adalah hasil kongres diplomatik besar,[4][5] sehingga menciptakan sistem tatanan politik baru di Eropa Tengah yang kelak disebut sebagai kedaulatan Westfalen. Sistem ini didasarkan pada konsep negara berdaulat yang dipimpin oleh seorang daulat dan memunculkan rasa curiga terhadap campur tangan pihak asing terhadap urusan dalam negeri suatu bangsa. Perjanjian ini tidak hanya menandakan akhir dari peperangan berkelanjutan yang menerjang Eropa, tetapi juga mewakili kemenangan kedaulatan atas imperium, yaitu kemenangan kekuasaan nasional atas nafsu pribadi Wangsa Habsburg[butuh klarifikasi]. Isi perjanjian ini menjadi bagian integral dari hukum konstitusional Kekaisaran Romawi Suci dan menjadi perintis perjanjian-perjanjian internasional besar selanjutnya sekaligus perkembangan hukum internasional secara umum.
Perjanjian tersebut tidak menciptakan perdamaian di seluruh Eropa, karena Prancis dan Spanyol terus berperang sampai sebelas tahun berikutnya. Setidaknya perdamaian Westfalen menciptakan dasar penentuan nasib sendiri suatu bangsa.
Lokasi
Negosiasi damai antara Prancis dan Habsburgs, yang dirintis oleh Kaisar Romawi Suci dan Raja Spanyol, dimulai di Köln pada tahun 1636. Negosiasi tersebut diblokir oleh Prancis.
Kekaisaran Romawi Suci dan Swedia menyatakan persiapan Köln dan Perjanjian Hamburg sebagai awal dari keseluruhan perjanjian damai. Perjanjian yang lebih besar ini akan dibahas di Westfalen, tepatnya di kota Münster dan Osnabrück yang saling bertetangga. Kedua kota ini akan dinetralkan dan dijadikan zona demiliterisasi untuk kepentingan negosiasi. Sejak rekatolikasinya tahun 1535, Münster menjadi komunitas yang berdenominasi tunggal ketat. Kota ini adalah tempat berdirinya Cabang Kepangeran-uskupan Münster. Hanya Katolik Roma yang boleh berkembang di sini. Tidak ada tempat beribadah bagi umat Calvinis dan Lutheran.
Osnabrück merupakan kota bidenominasi Lutheran dan Katolik. Di sana terdapat dua gereja Lutheran dan dua gereja Katolik yang melayani kaum borjuis Lutheran dan dewan kota Lutheran serta Cabang Katolik dari Kepangeran-uskupan Osnabrück bersama imam dan penduduk Katolik lainnya. Pada 1628–1633, Osnabrück ditaklukkan oleh tentara Liga Katolik. Pangeran-Uskup Katolik Franz Wilhelm, Count Wartenberg kemudian memberlakukan Kontra-Reformasi di kota ini dengan mengasingkan keluarga-keluarga borjuis Lutheran. Pada masa pendudukan Swedia, umat Katolik Osnabrücks tidak diusir, namun kota ini terkena dampak kontribusi perang Swedia. Karena itu Osnabrück mengharapkan hasil terbaik setelah dinetralkan dan dijadikan zona demiliterisasi.
Kedua kota menuntut otonomi yang lebih besar dan ingin menjadi kota imperial bebas. Keduanya menyambut netralitas yang diterapkan oleh negosiasi damai ini serta larangan semua pengaruh politik oleh pihak-pihak yang terlibat perang, termasuk penguasa dan pangeran-uskupnya.
Karena Swedia yang beraliran Lutheran memilih Osnabrück sebagai tempat konferensi, negosiasi damainya dengan Kekaisaran, termasuk sekutu dari kedua sisi, dilaksanakan di Osnabrück. Kekaisaran dan Prancis (bersama masing-masing sekutunya) serta Republik Tujuh Belanda Serikat dan Spanyol (bersama masing-masing sekutunya) melakukan perundingan di Münster.[7]
Delegasi
Negosiasi damai ini tidak punya awal dan akhir yang jelas, karena ke-109 delegasi yang ikut serta tidak pernah bertemu dalam sidang paripurna. Mereka datang antara tahun 1643 dan 1646 dan pulang antara 1647 dan 1649. Januari 1646 sampai Juli 1647 mungkin merupakan waktu ketika jumlah diplomat yang hadir sedang banyak-banyaknya. Delegasi tersebut diutus oleh 16 negara Eropa, 66 negara imperial yang mewakili kepentingan 140 negara imperial yang terlibat, dan 27 grup kepentingan yang mewakili 38 grup yang terlibat.[8]
Tim delegasi Prancis dipimpin oleh Henri II d'Orléans, duc de Longueville dan terdiri dari diplomat Claude d'Avaux dan Abel Servien.
Pimpinan delegasi Kekaisaran Romawi Suci untuk kedua kota adalah Count Maximilian von Trautmansdorff; di Münster, timnya adalah Johann Ludwig von Nassau-Hadamar dan Isaak Volmar (pengacara); di Osnabrück, timnya adalah Johann Maximilian von Lamberg dan Reichshofrat Johann Krane (pengacara).
Tim delegasi Spanyol dipimpin oleh Gaspar de Bracamonte y Guzmán dan terdiri dari diplomat sekaligus penulis Diego de Saavedra Fajardo dan Bernardino de Rebolledo.
Papal nuntius di Köln, Fabio Chigi, dan perwakilan Venesia Alvise Contarini selaku mediator.
Sejumlah negara imperial Kekaisaran Romawi Suci juga mengirim perwakilan.
Brandenburg mengirim beberapa perwakilan, termasuk Vollmar.
Republik Tujuh Belanda Serikat mengirimkan enam delegasi (termasuk dua delegasi dari provinsi Holandia (Adriaan Pauw dan Willem Ripperda);[9] dua provinsi lain tidak diwakili).
Peta Eropa yang disederhanakan setelah Perdamaian Westfalen tahun 1648.Peta sejarahKekaisaran Romawi Suci tahun 1648.
Kekuasaan Ferdinand III yang bertentangan dengan konstitusi Kekaisaran Romawi Suci dicabut dan dikembalikan kepada para penguasa negara imperial. Rektifikasi ini memungkinkan para penguasa negara imperial memutuskan sendiri agama resmi mereka. Umat Protestan dan Katolik dinyatakan setara di hadapan hukum dan Calvinisme diberikan pengakuan resmi.[10][11]
Takhta Suci sangat tidak puas dengan hasilnya. Dalam Zelo Domus Dei, Paus Inosensius X menyebut perjanjian ini, "nihil, kosong, tidak sah, tidak adil, tidak pantas, terkutuk, hina, konyol, tak bermakna dan tak berpengaruh sama sekali".[12]
Isi
Isi utama Perjanjian Westfalen adalah:
Semua pihak mengakui Perdamaian Augsburg tahun 1555 yang isinya setiap pangeran berhak menentukan agama negaranya sendiri. Pilihannya adalah Katolikisme, Lutheranisme, dan sekarang Calvinisme (prinsip cuius regio, eius religio).[10][11]
Umat Kristen di kepangeranan yang denominasinya bukan aliran resmi diberi hak mempraktikkan keyakinannya secara terbuka pada waktu tertentu dan secara tertutup atas keinginan sendiri.[10]
Pengakuan luas terhadap kedaulatan tanah, rakyat, dan agen asing masing-masing pihak secara eksklusif, serta pengakuan terhadap setiap atau sebagian tanggung jawab serangan oleh warga negaranya maupun agen-agennya. Larangan penerbitan surat marka dan pembalasan tanpa batas kepada tentara bayaran.
Ada pula beberapa penyesuaian wilayah:
Kemerdekaan Swiss dari Kekaisaran diakui secara resmi; teritori tersebut sudah menikmati kemerdekaan secara de facto selama beberapa dasawarsa.
Sebagian besar isi Perdamaian adalah hasil karya Kardinal Mazarin, pemimpin de facto Prancis waktu itu (raja Louis XIV masih kecil). Prancis keluar dari perang dalam keadaan yang lebih baik ketimbang pelaku perang lainnya. Prancis memenangkan kendali atas Keuskupan Metz, Toul, dan Verdun dekat Lorraine, dan kota Décapole di Alsace (bukan Strasbourg, Keuskupan Strasbourg, atau Mülhausen).
Swedia mendapatkan ganti rugi sebesar lima juta taler yang dipakai untuk menggaji tentaranya.[13] Swedia juga mendapatkan Pomerania Barat (asal nama Pomerania Swedia), Wismar, dan Kepangeran-Uskupan Bremen dan Verden sebagai fief turunan. Swedia otomatis memegang satu kursi dan suara di Diet Kekaisaran Romawi Suci serta diet lingkaran (Kreistag) di Sachsen Hulu, Sachsen Hilir, dan Westfalen.[14] Meski begitu, pemilihan kata dalam perjanjian ini membuatnya terdengar ambigu:
Status kota Bremen yang dimasukkan ke Bremen-Verden Swedia atau tidak masih diperdebatkan. Menghadapi aneksasi Swedia, Bremen langsung mengklaim imediasi imperial yang kemudian diterima oleh kaisar sehingga memisahkan kota ini dari keuskupan sekitarnya dengan nama yang sama. Swedia paham bahwa Bremen pada akhirnya akan diserahkan ke Swedia dan memulai Peperangan Swedia-Bremen tahun 1653/54.[15]
Perjanjian ini juga mewakilkan penetapan perbatasan Swedia-Brandenburg di Kadipaten Pomerania kepada kedua pihak ini. Di Osnabrück, Swedia maupun Brandenburg mengklaim seluruh wilayah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Swedia sejak 1630 walaupun suksesi wangsa Brandenburg punya klaim resmi. Meski kedua pihak menyepakati perbatasannya tahun 1653, konfliknya terus berlangsung.[16]
Perjanjian ini mengatur bahwa Adipati Mecklenburg, mengingat kenaikannya kembali sebagai penguasa Swedia, menyerahkan Wismar dan tol pelabuhan Mecklenburg. Swedia menafsirkan penyerahan ini meliputi tol di seluruh pelabuhan Mecklenburg, sementara para adipati Mecklenburg dan kaisar menafsirkan penyerahan ini meliputi Wismar saja.[16]
Wildeshausen, eksklave kecil Bremen-Verden dan wilayah penting bagi kursi Swedia di diet lingkaran Westfalen, juga diklaim oleh Keuskupan Münster.[16]
Bayern memperoleh suara Pfalz di Dewan Elektor Kekaisaran (dipilih oleh Kaisar Romawi Suci. Suara tersebut dihibahkan melalui larangan terhadap Elektor Pfalz Frederick V tahun 1623. Pangeran Pfalz, putra Frederick, diberikan suara elektoral kedelapan yang baru.
Kepemilikan Pfalz dibagi antara Elektor Pfalz Charles Louis (putra dan pewaris Frederick V) dan Elektor-Adipati Maximilian dari Bayern, sekaligus antara umat Protestan dan Katolik. Charles Louis mendapatkan Pfalz Hilir di sepanjang Sungai Rhein, sedangkan Maximilian mendapatkan Pfalz Hulu di sebelah utara Bayern.
Brandenburg-Prusia (kelak bernama Prussia) mendapatkan Pomerania Jauh, serta Keuskupan Magdeburg, Halberstadt, Kammin, dan Minden.
Suksesi Kadipaten Serikat Jülich-Cleves-Berg, yang meninggal dunia tahun 1609, ditetapkan. Jülich, Berg, dan Ravenstein diserahkan kepada Count Pfalz dari Neuburg, sedangkan Cleves, Mark, dan Ravensberg diserahkan kepada Brandenburg.
Disepakati bahwa Kepangeran-Uskupan Osnabrück akan berpindah-pindah antara penguasa Protestan dan Katolik. Uskup Protestan dipilih dari kadet Wangsa Brunswick-Lüneburg.
^Konrad Repgen, 'Negotiating the Peace of Westphalia: A Survey with an Examination of the Major Problems', In: 1648: War and Peace in Europe: 3 vols. (Catalogue of the 26th exhibition of the Council of Europe, on the Peace of Westphalia), Klaus Bußmann and Heinz Schilling (eds.) on behalf of the Veranstaltungsgesellschaft 350 Jahre Westfälischer Friede, Münster and Osnabrück: no publ., 1998, 'Essay Volume 1: Politics, Religion, Law and Society', pp. 355–372, here pp. 355 seq.
^Konrad Repgen, 'Negotiating the Peace of Westphalia: A Survey with an Examination of the Major Problems', In: 1648: War and Peace in Europe: 3 vols. (Catalogue of the 26th exhibition of the Council of Europe, on the Peace of Westphalia), Klaus Bußmann and Heinz Schilling (eds.) on behalf of the Veranstaltungsgesellschaft 350 Jahre Westfälischer Friede, Münster and Osnabrück: no publ., 1998, 'Essay Volume 1: Politics, Religion, Law and Society', pp. 355–372, here p. 356.
^Larry Jay Diamond, Marc F. Plattner, Philip J. Costopoulo (2005). World religions and democracy.Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
^Böhme, Klaus-R (2001). "Die sicherheitspolitische Lage Schwedens nach dem Westfälischen Frieden". Dalam Hacker, Hans-Joachim. Der Westfälische Frieden von 1648: Wende in der Geschichte des Ostseeraums (dalam bahasa German). Kovač. hlm. 35. ISBN3-8300-0500-8.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Böhme, Klaus-R (2001). "Die sicherheitspolitische Lage Schwedens nach dem Westfälischen Frieden". Dalam Hacker, Hans-Joachim. Der Westfälische Frieden von 1648: Wende in der Geschichte des Ostseeraums (dalam bahasa German). Kovač. hlm. 36. ISBN3-8300-0500-8.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Böhme, Klaus-R (2001). "Die sicherheitspolitische Lage Schwedens nach dem Westfälischen Frieden". Dalam Hacker, Hans-Joachim. Der Westfälische Frieden von 1648: Wende in der Geschichte des Ostseeraums (dalam bahasa German). Kovač. hlm. 37. ISBN3-8300-0500-8.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^ abcBöhme, Klaus-R (2001). "Die sicherheitspolitische Lage Schwedens nach dem Westfälischen Frieden". Dalam Hacker, Hans-Joachim. Der Westfälische Frieden von 1648: Wende in der Geschichte des Ostseeraums (dalam bahasa German). Kovač. hlm. 38. ISBN3-8300-0500-8.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Gross, Leo (1948). "The Peace of Westphalia, 1648–1948". American Journal of International Law. 42 (1): 20–41 [p. 25]. doi:10.2307/2193560.
.jpg)
.jpg)
.svg){kind=small}
