| Bagian dari seri Politik |
| Partai politik |
|---|
 Portal Politik |
Politik sayap kiri merupakan spektrum politik yang mendukung kesetaraan sosial dan egalitarianisme, dan seringkali berlawanan dengan sistem hierarki sosial ala sayap kanan.[1][2][3][4] Politik sayap kiri biasanya melibatkan kepedulian terhadap orang-orang di masyarakat yang oleh penganutnya dianggap sebagai pihak yang kurang beruntung dibandingkan dengan orang lain, serta keyakinan bahwa ada ketidaksetaraan yang tidak dapat dibenarkan yang perlu dikurangi atau dihapuskan.[1] Menurut profesor emeritus ekonomi Barry Clark, pendukung sayap kiri "mengklaim bahwa perkembangan manusia akan terjadi ketika para individu terlibat dalam kerja sama–hubungan saling menghormati–yang hanya dapat berkembang ketika perbedaan yang berlebihan dalam status, kekuasaan, dan kekayaan dihilangkan."[5]
Di dalam spektrum politik kiri–kanan, istilah Kiri dan Kanan diciptakan selama Revolusi Prancis, mengacu pada pengaturan tempat duduk di États Généraux Prancis. Mereka yang duduk di kiri umumnya menentang Ancien Régime dan monarki Bourbon serta mendukung Revolusi Prancis, pembentukan republik demokratis, dan sekularisasi masyarakat,[6] sementara mereka yang di kanan mendukung institusi tradisional Ancien Régime. Penggunaan istilah Kiri menjadi lebih menonjol setelah pemulihan monarki Prancis pada tahun 1815, ketika istilah tersebut diterapkan pada kaum Independen.[7] Kata "sayap" pertama kali ditambahkan ke dalam istilah Kiri dan Kanan pada akhir abad ke-19 (biasanya dengan maksud merendahkan), dan istilah "sayap kiri" diterapkan pada mereka yang memiliki pandangan agama dan politik yang tidak lazim.
Istilah Kiri kemudian diterapkan pada sejumlah gerakan, seperti gerakan republikanisme di Prancis selama abad ke-18, diikuti oleh sosialisme,[8] termasuk anarkisme, komunisme, gerakan buruh, Marxisme, demokrasi sosial dan sindikalisme pada abad ke-19 dan ke-20.[9] Sejak itu, istilah "sayap kiri" telah diterapkan pada berbagai gerakan,[10] termasuk gerakan hak-hak sipil, gerakan feminis, gerakan hak aborsi, multikulturalisme, gerakan anti-perang dan gerakan lingkungan hidup,[11][12] serta beragam ideologi partai politik.[13][14][15]
