Kantor pusat LPP RRI (gedung biru di depan dan gedung krem dengan menara) di Jakarta
Radio Republik Indonesia (RRI, digayakan dengan huruf kecil semua) adalah jaringan radio dan televisipublik berskala nasional di Indonesia. RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945 dan diperingati sebagai Hari Radio. RRI, bersama dengan TVRI (Televisi Republik Indonesia), berstatus sebagai lembaga penyiaran publik. RRI merupakan jaringan radio tertua di Indonesia, sekaligus perusahaan/lembaga khusus media tertua kedua yang masih beroperasi di negara itu setelah LKBN Antara. RRI kini menjalankan 5 jaringan radio dengan stasiun yang tersebar di seluruh Indonesia, siaran radio internasional, saluran televisi, serta portal daring.
Radio Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945, oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dokter Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945, yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.
Stasiun pusat RRI di Jakarta menjadi salah satu objek vital yang direbut oleh Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965. Pada pagi harinya, RRI mengabarkan mengenai Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota “Dewan Jenderal” yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah, serta mengumumkan terbentuknya “Dewan Revolusi” yang dipimpin oleh Letkol. Untung Sutopo.
Pada masa Orde Baru, stasiun-stasiun radio swasta mulai berjamuran dan secara langsung mengakhiri monopoli RRI pada siaran radio. Walau demikian, siaran berita RRI menjadi program yang wajib direlai oleh stasiun-stasiun tersebut. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran menetapkan RRI sebagai satu dari empat "Lembaga Penyiaran Pemerintah", status yang disandang hingga awal dekade 2000-an.[2]
Likuidasi Departemen Penerangan oleh pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid pada tahun 2000 dijadikan momentum dari sebuah proses perubahan dari media pemerintah ke arah media publik dengan didasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2000 yang ditandatangani Presiden tanggal 7 Juni 2000. Pembenahan organisasi dan manajemen dilakukan seiring dengan upaya penyamaan visi (shared vision) di kalangan pegawai RRI yang berjumlah sekitar 8.500 orang yang semula berorientasi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas yang cenderung birokratis. Dengan PP tersebut, RRI kemudian berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) yang tidak mencari untung. Perjan dapat dikatakan sebagai status transisi dari "Lembaga Penyiaran Pemerintah" menuju "Lembaga Penyiaran Publik" pada masa reformasi.
Butir Tri Prasetya yang ketiga merefleksikan komitmen RRI untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu aliran/keyakinan partai atau golongan. Hal ini memberikan dorongan serta semangat kepada penyiar RRI pada era Reformasi untuk menjadikan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang independen, netral dan mandiri serta senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
Pada tahun 2016, RRI meluncurkan siaran radio digital untuk wilayah Jakarta, yang merupakan siaran sejenis yang pertama di Indonesia. Siaran tersebut, dengan sistem Digital Audio Broadcasting+ (DAB+), menawarkan empat kanal radio.[3][4]
Status RRI sebagai lembaga penyiaran publik ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 Tahun 2005, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. RRI saat ini menjadi lembaga tersendiri dan tidak berada di bawah kementerian mana pun.
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran yang berbentuk "badan hukum yang didirikan oleh negara; (bersifat) independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat". Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 menetapkan bahwa tugas RRI adalah "memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".
Berbeda dengan lembaga penyiaran publik lainnya seperti TVRI dan lembaga penyiaran publik lokal, RRI telah lama memiliki ikrar siaran yang disebut Tri Prasetya RRI, yang berbunyi sebagai berikut:
Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.
Organisasi
Bendera resmi RRI dengan logo baru
RRI terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang terdiri dari unsur publik, pemerintah dan RRI.
Adapun Dewan Pengawas LPP RRI untuk Periode 2021-2026 yang disahkan oleh DPR, disusun sebagai berikut [5]:
Jabatan
Nama (2021-2026)
Ketua Dewan Pengawas
Anwar Mujahid Adhy Trisnanto (unsur masyarakat)
Anggota Dewan Pengawas
Ederiman Butar Butar (unsur pemerintah)
Anggota Dewan Pengawas
M Rini Purwandari (unsur masyarakat)
Anggota Dewan Pengawas
Mohamad Kusnaeni (unsur masyarakat)
Anggota Dewan Pengawas
Mohammad Rohanudin (unsur RRI)
Dewan Pengawas yang merupakan wujud representasi dan supervisi publik memilih Dewan Direksi yang berjumlah 6 orang yang bertugas melaksanakan kebijakan penyiaran dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran.
Adapun Dewan Direksi LPP RRI untuk Periode 2021-2026 disusun sebagai berikut [6]:
Jabatan
Nama (2021-2026)
Direktur Utama
I Hendrasmo
Direktur Program dan Produksi
Mistam
Direktur Teknologi dan Media Baru
Muhamad Sujai
Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha
Yonas Markus Tuhuleruw
Direktur SDM dan Umum
Dedi Suparman
Direktur Keuangan
Muhammad Fauzan
Selain dari dua dewan tersebut, adapula kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Puslitbangdiklat, Kepala Pusat Pemberitaan, Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri, Kepala Stasiun Penyiaran Tipe A, Kepala Stasiun Penyiaran Tipe B, dan Kepala Stasiun Penyiaran Tipe C.[7]
Pendanaan
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sumber pendanaan RRI dapat berasal dari iuran penyiaran, APBN, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Usaha lain tersebut, yang saat ini digabungkan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 2020, meliputi jasa digitalisasi penyiaran (iklan di situs web), jasa sertifikasi wartawan radio, jasa penggunaan sarana dan prasarana (sewa tempat di pemancar dan lahan aset), jasa produksi acara, dan royalti produksi acara.[8] Meskipun demikian, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat belum diatur secara spesifik.
Di tahun 2020, menurut Lampiran Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Anggaran Kementerian dan Lembaga Pemerintah, semula anggaran LPP Radio Republik Indonesia sebesar 1,313 triliun rupiah. Namun, karena ada penyesuaian anggaran akibat pandemi Covid-19, maka anggaran diubah menjadi 1,075 triliun rupiah [7]
Tulisan "RRI" pada bekas parabola RRI Dili, sekarang digunakan oleh RTTL untuk bersiaran. RRI pernah menjalankan stasiun di Timor Timur (kini Timor Leste) saat masih menjadi salah satu provinsi Indonesia.
Dewasa ini, RRI mempunyai kurang lebih 90 stasiun penyiaran dan stasiun penyiaran khusus yang ditujukan ke luar negeri. RRI menyelenggarakan nanti siaran dalam maksimal 5 programa pada frekuensi AM dan FM, dengan ketersediaan masing-masing programa bervariasi di setiap daerah.[9]
Pro 2: stasiun daerah yang melayani pendengar remaja dan anak muda di perkotaan, khususnya yang berusia 12 - 25 tahun. Konten siaran radio ini lebih banyak mengenai musik terkini dan gaya penyiar yang menyapa pendengar khas radio-radio swasta lainnya.
Pro 4: stasiun daerah yang menyajikan konten musik daerah, budaya daerah, serta hal-hal yang mengandung unsur keindonesiaan termasuk musik dangdut, pendidikan dan hiburan di daerahnya.
Pada radio digital di Indonesia, di samping 4 programa utama dan Voice of Indonesia, RRI juga menyiarkan 3 saluran radio khusus digital, yakni Classic Channel (musik klasik), Jazz Channel (jaz), dan Keroncong Channel (keroncong). Ketiganya mengudara dalam format Digital Audio Broadcast (DAB) pada frekuensi 229.072 (12D).[butuh rujukan]
Pada saat Provinsi Timor Timur (kini Timor Leste) masih berintegrasi dengan Indonesia, RRI mempunyai stasiun lokal bernama RRI Dili yang berpusat di kota Dili. Stasiun tersebut hanya mulai beroperasi pada tahun 1981[10] hingga ditutup pada tahun 1999, setelah provinsi tersebut lepas dari Indonesia. Stasiun penyiaran nasional Timor Leste RTTL saat ini beroperasi.
Di Surabaya dan Makassar, selain ada 3 programa daerah dan Pro 3, RRI juga mengudarakan RRI Programa 5 (atau RRI Pro 5) yang fokus menyiarkan lagu-lagu selama 24 jam nonstop. Stasiun ini masing-masing mengudara di frekuensi 91.7 FM (Surabaya) dan 90.9 FM (Makassar).
Di Ibu Kota Nusantara, RRI meluncurkan stasiun RRI IKN yang secara resmi mengudara sejak 17 Januari 2024, melalui frekuensi 98.3 FM.[11]
Daftar stasiun
Semua stasiun yang ada pada daftar merupakan saluran lokal, kecuali Pro 3 RRI.
Pro 5 Jakarta (DAB), Voice of Indonesia (DAB dan RRI Digital), Classic (DAB), Jazz (DAB dan RRI Digital), Keroncong (DAB), Kanal Informasi Kebencanaan (RRI Digital), serta Memori (RRI Digital)
Pada saat Provinsi Timor Timur (kini Timor Leste) masih berintegrasi dengan Indonesia, RRI mempunyai stasiun lokalnya bernama RRI Dili yang berpusat di kota Dili. Stasiun tersebut hanya mulai beroperasi pada tahun 1976 hingga ditutup pada tahun 1999, setelah provinsi tersebut lepas dari Indonesia. Stasiun penyiaran nasional Timor Leste RTTL saat ini beroperasi.
Selain radio, RRI juga menjalankan sejumlah "saluran televisi" yang difungsikan sebagai radio visual. Di antara saluran tersebut ialah RRI NET yang bersiaran melalui televisi satelit dan daring, serta versi visual dari Voice of Indonesia yang disiarkan secara daring.
Daring
Logo RRI Digital sejak 11 September 2023
RRI menjalankan portal berita pada situs web resminya (rri.co.id), yang sudah ada setidaknya sejak tahun 2008.[12] RRI juga pernah menjalankan BeYoung.id, sebuah portal berisi koleksi lagu indie dari para musisi di seluruh Indonesia.
Selain itu, RRI – bersama Antara dan TVRI – juga mengelola Redaksi Nasional, sebuah portal berita bersama yang digunakan sebagai pusat berita tentang agenda-agenda nasional tertentu, seperti Pekan Olahraga Nasional dan Konferensi Tingkat Tinggi G20 tahun 2022 lalu.[13]
RRI juga mengoperasikan RRI Digital (sebelumnya bernama RRI Play dan RRI PlayGo), aplikasi seluler yang menawarkan layanan-layanan RRI dalam satu aplikasi; di antaranya streaming seluruh stasiun RRI, portal berita, dan lainnya. Hingga 2023, terdapat sejumlah saluran radio daring yang hanya terdapat di aplikasi ini, yakni RRI Jazz Channel, RRI EWS - Kanal Informasi Kebencanaan (informasi bencana),[14] dan RRI Kanal Kenangan (musik lawas).[15] Sebelumnya aplikasi ini pernah menawarkan layanan RRI 30" (jurnalisme warga) dan BeYoung.
State Media Monitor, situs web dari lembaga riset asal Eropa Media and Journalism Research Center yang menilai media-media terafiliasi negara, pada tahun 2023 menempatkan RRI sebagai State-Controlled (media yang dikendalikan negara). Menurut lembaga tersebut, meskipun pemerintah mengadopsi ketentuan hukum yang diklaim akan mengarah pada transformasi RRI menjadi lembaga penyiaran publik modern dengan jaminan independensi editorial, RRI "tetap bertindak sebagai media negara, mendukung tindakan dan kebijakan pemerintah dalam liputannya". Selain itu, lembaga itu menilai "belum ada" undang-undang, badan, atau mekanisme yang secara independen memvalidasi independensi kebijakan editorial RRI.[16]
Konflik tanah kompleks pemancar RRI Cimanggis
Menara-menara pemancar RRI di Cimanggis, Depok, Jawa Barat sebelum dibongkar
Konflik ini berawal ketika adanya berita acara serah terima (BAST) barang milik negara berupa tanah dari LPP RRI kepada Kementerian Agama RI (Kemenag) Nomor 774/DU/05/2017 tanggal 9 Mei 2017, di mana LPP RRI menyerahkan sebidang tanah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat seluas 1.425.889 meter persegi (lebih dari 142 hektar) ke Kemenag untuk pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Sesuai pasal 6 BAST, untuk menjamin keberlangsungan operasional siaran RRI, maka pihak kedua (yaitu Kemenag) harus memindahkan atau membangun gedung, bangunan, dan peralatan serta prasarana lainnya secara bertahap di tempat yang baru.
Namun pada praktiknya, ketika pemindahan atau pembangunan tersebut belum dilakukan, justru proses pembangunan UIII di Cimanggis telah dimulai; yang mengakibatkan kerusakan terhadap fider line pemancar gelombang pendek RRI yang berlangsung sejak akhir tahun lalu. Tanggal 20 Desember 2018, Direktur Utama RRI 2016-2021, Muhammad Rohanudin telah mengirimkan surat kepada Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin terkait hal ini yang tidak sesuai dengan janji dan komitmen yang telah disepakati dalam pasal 3 dan pasal 6 BAST.
RRI telah menempati tanah di Cimanggis sejak 1958. Sejak 2002 hingga 2012, berturut-turut RRI mengalami gugatan perdata dari pihak luar terkait tanah tersebut. Namun demikian, putusan pengadilan berkali-kali memenangkan RRI. Hingga putusan Nomor 99/Pdt/2012/PT. Bandung diterima oleh LPP RRI, pihak penggugat tidak mengajukan upaya hukum lain.[17]
Kasus direktur utama 2021, tudingan bias
Pada awal 2021, Direktur Utama RRI 2016-2021 Muhammad Rohanudin mendaftarkan diri menjadi Dewan Pengawas RRI 2021-2026 dan dinyatakan lolos seleksi awal.[5] Rohanudin dituding oleh sebagian pihak yang mengatasnamakan karyawan RRI memiliki "rekam jejak yang buruk" selama menjabat, seperti dugaan nepotisme, mismanajemen, dan penyalahgunaan wewenang.[18] Hal itu seirama dengan pernyataan Irawan Ronodipoero, anak pendiri RRI Joesoef Ronodipoero, yang mengatakan telah terjadi "disharmoni" di tubuh RRI akibat kepemimpinannya.[19]
Tudingan ini diperkuat oleh hasil penelitian Sapta Pratala pada bulan yang sama yang menemukan bahwa portal berita rri.co.id memberi porsi berita dengan subjek anggota DPR yang sangat besar untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dibandingkan fraksi-fraksi lain. Selain itu, riset Sapta Pratala menilai rri.co.id melakukan bias dengan lebih banyak mengabarkan komentar yang menolak pembubaran Front Pembela Islam (FPI) setelah pemerintah membubarkan organisasi tersebut pada 30 Desember 2020.[20] Sapta Pratala hanya dideskripsikan di media berita sebagai "pengamat media penyiaran publik", namun belum ada keterangan lebih lanjut tentang identitasnya.
Pada 13 Mei, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Satia Chandra Wiguna sempat meminta Komisi I DPR memecat Rohanudin karena dianggap "bertolak belakang dengan posisi ideal RRI sebagai lembaga pemberitaan yang netral" dan "membela kaum intoleran",[20] meskipun menurut UU Nomor 32 Tahun 2002 DPR tidak berhak memberhentikan Dewan Direksi RRI. Namun, Dewan Pengawas RRI telah memberhentikan Rohanudin lebih dahulu pada 8 Mei.[18]
Tudingan-tudingan yang muncul dan langkah Dewan Pengawas mendapat kritik oleh pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Menurutnya, tudingan tersebut tidak boleh serta merta dijadikan dasar untuk menghakimi RRI, oleh karena statusnya sebagai media publik. RRI, menurut Ritonga, harus "mengayomi semua elemen masyarakat" dan "tidak boleh seperti pada zaman Orde Baru, yang jelas-jelas menjadi corong pemerintah".[21][22]
Pada tanggal 20 Mei2021, Komisi I DPR menetapkan Rohanudin sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026 dari unsur RRI.[23]
Identitas
Hingga tahun 2023, RRI setidaknya sudah empat kali mengganti logo. Logo awal RRI terdiri dari tiga elemen, yakni siluet Candi Borobudur, peta Indonesia, serta visual menara pemancar beserta gelombang radio yang dipancarkan. Logo ini digunakan hingga tahun 2001.[butuh rujukan]
Perubahan terakhir dilakukan pada 11 September 2023, bertepatan dengan hari ulang tahun RRI ke-78.[24] Berbeda dengan pergantian logo sebelumnya, pergantian logo keempat ini dilakukan dengan bantuan sebuah agensi penjenamaan, DMID Group dan dibuat dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.[25] Menurut Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus, bulatan pada huruf "r" yang berbentuk seperempat lingkaran dan lingkaran memberikan makna bahwa RRI "melayani publik", dan ragam bentuk elemen adalah gambaran keragaman masyarakat yang dilayani RRI. Saat dihubungkan dengan simbol-simbol digital, maka RRI, "satu nol satu nol", adalah simbol multiplatform atau digitalisasi.[26]
Berbeda dengan logo, RRI telah mengusung slogan "Sekali di Udara, Tetap di Udara" sejak awal pendiriannya dan bertahan hingga saat ini. Pada tahun 2023 RRI meluncurkan slogan "Kita Indonesia Sesungguhnya" dalam rangka peluncuran logo baru,[27] namun tidak digunakan sebagai slogan utama.
Logo
Logo kedua RRI (1998–2005)
Logo ketiga RRI (2005–2023)
Logo sekunder lama RRI (2018–2023)
Logo keempat RRI (variasi, 2023–sekarang)
Logo keempat RRI dengan nama lengkap berbahasa Inggris
Logo keempat RRI dengan nama lengkap "Radio Republik Indonesia" dalam versi vertikal
Logo keempat RRI tanpa nama lengkap
Logo keempat RRI dengan slogan "Sekali di Udara Tetap di Udara"
Logo PPID RRI
Logo RRI.co.id
Slogan
Sekali di Udara, Tetap di Udara (1945-sekarang; slogan primer)
Kita Indonesia Sesungguhnya (2023-sekarang; slogan sekunder)
.jpg)
.svg){kind=logo}
.svg){kind=logo}
.svg){kind=logo}
.svg){kind=logo}
.svg){kind=logo}
