Timor Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16, dan dikenal sebagai Timor Portugis sampai 28 November 1975, ketika Front Revolusi Kemerdekaan Timor-Leste (FRETILIN) mengumumkan kemerdekaan wilayah tersebut. Sembilan hari kemudian, Indonesia melakukan invasi dan kemudian menganeksasi Timor Timur. Timor Timur dinyatakan sebagai provinsi ke-27 oleh Indonesia pada tahun berikutnya. Pendudukan Indonesia di Timor Timur ditandai oleh konflik yang sangat keras selama beberapa dasawarsa antara kelompok separatis (khususnya FRETILIN) dan militer Indonesia.[15]
Pada tanggal 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas dan merdeka dari Indonesia. Segera setelah referendum, milisi anti-kemerdekaan Timor-Leste - yang diorganisir dan didukung oleh militer Indonesia - memulai kampanye militer bumi hangus. Milisi membunuh sekitar 1.400 rakyat Timor Timur dan dengan paksa mendorong 300.000 rakyat mengungsi ke Timor Barat. Mayoritas infrastruktur hancur dalam gerakan militer ini. Pada tanggal 20 September 1999, Angkatan Udara Internasional untuk Timor Timur (INTERFET) dikirim ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan. Setelah masa transisi yang diorganisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara dan secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei2002.[16] Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis "Timor-Leste" sebagai nama resmi.
Pada tahun 2011, Timor-Leste mengumumkan niatnya untuk mendapatkan status keanggotaan dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan mengajukan diri menjadi anggota kesebelas.[17] Timor-Leste merupakah salah satu dari hanya dua negara di Asia yang mayoritas agama penduduknya adalah Kristen, negara lainnya adalah Filipina.
Sejarah
Patung Pembebasan Timor Timur yang dibuat pada masa pendudukan Indonesia di Timor Timur
1902: Pembagian Timor antara kaum Portugis dan Belanda secara definitif
1975: Timor Portugis ditelantarkan Portugal yang dilanda Revolusi Anyelir. Invasi dilancarkan oleh Indonesia, dibantu Australia, Inggris dan Amerika karena ditakutkan jadi negara komunis.
1999: Referendum pemisahan diri Timor Timur diizinkan Presiden B. J. Habibie. Setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, dibuat sebuah kesepakatan yang disponsori PBB antara Indonesia dan Portugal untuk sebuah referendum dalam pengawasan PBB pada bulan Agustus 1999. Mayoritas hasil pemungutan suara yang memilih dan menginginkan kemerdekaan Timor Timur disambut dengan kampanye kekerasan oleh milisi pro-integrasi. Dengan izin dari Indonesia, pasukan penjaga perdamaian multi nasional yang dipimpin Australia ditempatkan sampai situasi pulih. Pada akhir 1999, administrasi Timor diambil alih oleh PBB melalui Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste.
2002: Terbentuknya negara Timor-Leste
2006: Sepertiga mantan tentara nasional Timor-Leste memberontak menuntut keadilan. Pecah konflik antara pihak polisi yang mendukung pemerintah dengan pihak militer
Pada tanggal 30 Agustus 2001, rakyat Timor-Leste memberikan suara dalam pemilihan pertama mereka yang diselenggarakan oleh PBB untuk memilih anggota parlemen.[19] Pada bulan Maret 2002, lebih dari 20.000 pengungsi telah kembali. Pada tanggal 20 Mei 2002, Konstitusi Republik Demokratis Timor-Leste mulai berlaku dan Timor-Leste diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat oleh PBB.[20] Parlemen Nasional dibentuk dan Xanana Gusmão dilantik sebagai Presiden pertama negara tersebut. Pada tanggal 27 September 2002, Timor Timur diganti namanya menjadi Timor-Leste, menggunakan bahasa Portugis, dan diterima sebagai negara anggota oleh PBB.[21]
Tahun berikutnya, Gusmão menolak masa jabatan presiden yang kedua kalinya. Menjelang pemilihan presiden bulan April 2007, gelombang kekerasan merebak di negeri ini. José Ramos-Horta terpilih sebagai presiden pada pemilihan bulan Mei 2007, sementara Gusmão mengikuti kontestasi pemilihan parlemen dan menjadi Perdana Menteri. Ramos-Horta mengalami luka kritis dalam percobaan pembunuhan pada Februari 2008. Perdana Menteri Gusmão juga terjebak dalam baku tembak secara terpisah namun berhasil lolos tanpa cedera. Bala bantuan Australia segera dikirim untuk membantu menjaga ketertiban. Pada tahun 2006, PBB mengirim pasukan keamanan untuk memulihkan ketertiban saat kerusuhan dan pertempuran memaksa 15 persen penduduk (155.000 orang) meninggalkan rumah mereka. Pada bulan Maret 2011, PBB menyerahkan kontrol operasional kepolisian kepada pihak berwenang Timor-Leste. PBB mengakhiri misi pemeliharaan perdamaian pada tanggal 31 Desember 2012.[22]
Timor-Leste beriklim tropis yang umumnya panas dan lembab. Terdapat dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Jika musim hujan, hujan yang turun akan sangat deras, dan jika kemarau, akan sangat jarang turun hujan. Dari prospektif topografis, wilayah Timor-Timur sebagian besar terdiri dari daerah-daerah pegunungan yang membentang dari timur ke barat. Bentangan-bentangan pegunungan ini adakalanya terputus, sehingga membentuk lembah-lembah serta jurang-jurang yang curam dan amat dalam. Kemudian, ditengah-tengahnya mengalir sungai-sungai kecil yang sangat mempersulit transportasi. Tanahnya amat banyak mengandung kapur, karang, tanah liat yang pekat, dan pasir serta hanya sedikit yang tergolong tipe tanah vulkanik. Di Timor-Timur, terdapat 7 buah gunung yang ketinggiannya lebih dari 2.000 meter. Di Kabupaten Ainaro, terdapat Gunung Tatamailau (2.495 m), dan Gunung Usululi (2.620 m).
Demonstrasi menuntut pemisahan Timor Timur dari Indonesia
Kepala NegaraRepublik Timor-Leste adalah seorang presiden, yang dipilih secara langsung dengan masa bakti selama 5 tahun. Meskipun fungsinya hanya seremonial saja, ia juga memiliki hak veto undang-undang. Perdana Menteri dipilih dari pemilihan multi partai dan diangkat/ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas. Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri atau Kabinet dalam Kabinet Pemerintahan.
Parlemen Timor-Leste menerapkan sistem satu kamar yang disebut Parlamento Nacional. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun. Jumlah kursi di parlemen antara 52 dan 65 tetapi saat ini berjumlah 65. Undang-Undang Dasar Timor-Leste didasarkan pada konstitusi Portugal.
Angkatan Bersenjata Timor-Leste adalah FALINTIL-FDTL (F-FDTL), sedangkan angkatan kepolisiannya adalah PNTL (Polícia Nacional Timor-Leste).
Pertumbuhan ekonomi Timor-Leste terbilang masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Timor-Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 193 negara.[23] Selain amat tergantung secara politik kepada mantan penjajah Portugal, Timor-Leste mengadopsi mata uang Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi negaranya yang mengakibatkan daya beli rakyat jauh menurun dibandingkan ketika masih menjadi provinsi Indonesia. Pada November 2007, terdapat sebelas kecamatan di mana kebutuhan makanan harus dipasok oleh bantuan internasional.[24] Tidak ada hukum perlindungan hak cipta di Timor-Leste.[25]
Salah satu proyek jangka panjang menjanjikan yang pernah ada adalah pengembangan dan exploitasi minyak bumi dan gas alam bersama dengan Australia di sebelah tenggara perairan Timor. Setelah revolusi Anyelir, pemerintahan kolonial Portugis memberikan konsesi pada Oceanic Exploration Corporation untuk pengembangan dan exploitasi tersebut. Namun, hal ini gagal terlaksana dikarenakan oleh Operasi Seroja pada tahun 1976. Kemudian setelahnya, sumber daya dibagi antara Indonesia dan Australia dengan Perjanjian Celah Timor pada tahun 1989.
Pada sensus di tahun 2015 penduduk Timor-Leste diperkirakan berjumlah 1.183.643 jiwa.[1] Penduduk Timor-Leste merupakan orang keturunan Austronesia (Melayu-Polinesia), Papua, sejumlah minoritas Tionghoa (Hakka) dan beberapa keturunan Portugis Eropa yang biasa disebut Mestiços.
Bahasa
Membaca di Timor-Leste
Sejak kemerdekaan Timor-Leste pada tahun 2002, setelah sejak tahun 1999 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi Timor-Leste memiliki 2 bahasa resmi yaitu Bahasa Tetun dan Bahasa Portugis. Selain itu dalam konstitusi disebutkan pula bahwa Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dijadikan bahasa kerja.[26] Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap. Sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Banyak mahasiswa dan dosen lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan menulis karangan ilmiah. Selain itu terdapat pula belasan bahasa daerah, diantaranya: Bekais, Bunak, Dawan, Fataluku, Galoli, Habun, Idalaka, Kawaimina, Kemak, Lovaia, Makalero, Makasai, Naueti, Waimua, Mambai, Tokodede, Midiki dan Wetarese.
Di bawah pemerintahan Presiden Suharto, penggunaan bahasa Portugis dilarang. Saat ini bahasa Portugis di Timor-Leste diajarkan dan dipromosikan secara luas dengan bantuan dari Brasil dan Portugal, meskipun terdapat keengganan dari beberapa kalangan muda berpendidikan.
Menurut Laporan Pembangunan PBB 2006, hanya kurang dari 5% dari penduduk Timor-Leste berbicara bahasa Portugis secara fasih. Meskipun demikian, validitas laporan ini dipertanyakan oleh para anggota institut linguistik nasional Timor-Leste, yang mempertahankan pendapat bahwa bahasa Portugis diucapkan hingga 25% dari penduduk Timor-Leste. Seiring dengan bahasa lokal lainnya, bahasa Tetun merupakan bahasa yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi, sementara itu bahasa Indonesia masih banyak digunakan di media dan sekolah dari SMA hingga perguruan tinggi. Sebagian besar kata dalam bahasa Tetum berasal dari bahasa Portugis, tetapi juga terdapat kata-kata serapan dari bahasa Indonesia, contohnya adalah notasi bilangan.
Sebelumnya, pada tahun 1975, diperkirakan hanya 25–30% penduduk Timor-Leste yang dibaptis sebagai seorang Katolik. Namun, setelah Timor-Leste diduduki oleh Indonesia, agama Katolik berkembang pesat di wilayah tersebut, dan pada dasawarsa 1990-an, persentase rakyat Timor-Leste yang dibaptis sebagai seorang Katolik telah mencapai lebih dari 90%.[27][28] Jumlah gereja sendiri bertambah dari 100 bangunan gereja pada tahun 1974 menjadi lebih dari 800 pada tahun 1994.[29] Diyakini salah satu penyebab Timor-Leste berubah menjadi negara Katolik adalah karena hukum Indonesia mewajibkan semua warganya untuk menganut salah satu agama yang diakui secara resmi, dan kepercayaan animis rakyat Timor-Leste dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila.[27][28]
Budaya dan suku
Artikel utama: Budaya Timor-Leste
Timor-Leste tidak memiliki budaya resmi, budaya masyarakat Timor-Leste bergantung dengan budaya Timor Timur, yaitu campuran suku dengan Indonesia, salah satunya adalah Suku Marobo. Selain itu, budaya Timor-Leste juga dipengaruhi bangsa Portugis.
Suku Marobo adalah suku yang bertempat tinggal di beberapa desa di Bobonaro, kota Maliana, Timor-Leste, khususnya desa Ilatlaun, Atuaben, dan Soileso. Pada 1990 diketahui bahwa jumlah populasinya sekitar 3.000 jiwa. Suku Marobo masih mempunyai tali saudara dengan suku Kemak dan menggunakan bahasa Kemak, sehingga sering juga disebut orang Kemak Marobo. Selain bahasa Kemak, suku Marobo juga menggunakan bahasa lain, yaitu bahasa Bunak atau Tenun Terik sebagai lingua franca untuk berkomunikasi dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Jenis bahasa mereka adalah jenis bahasa orang laut yang terancam punah, bersamaan dengan bahasa-bahasa milik suku bangsa Punan, Asmat, Mentawai, dan Sakai.[butuh rujukan]
Seorang antropolog Prancis bernama Brigitte Clamagirand pernah menetap di pemukiman suku Marobo. Ia membuat dokumentasi yang menggambarkan masyarakat Marobo mempunyai keahlian di seni tenun. Suku Marobo memang terkenal atas tenun (atau 'tais', sebuah jenis tenun Timor-Leste). Sayangnya, pengetahuan tenun dengan masyarakat Marobo sendiri terputus saat Indonesia menduduki Timor-Leste pada 1975.[butuh rujukan]
Catatan
^ ab"Nationality, Citizenship, and Religion". Government of Timor-Leste. 25 Oktober 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 November 2019. Diakses tanggal 29 Januari 2020.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^Shoesmith, Dennis (March–April 2003). "Timor-Leste: Divided Leadership in a Semi-Presidential System". Asian Survey. 43 (2): 231–252. doi:10.1525/as.2003.43.2.231. ISSN0004-4687. OCLC905451085. Sistem semi-presidensial di negara baru Timor-Leste telah melembagakan perjuangan politik antara presiden, Xanana Gusmão, dan perdana menteri, Mari Alkatiri. Ini telah mempolarisasikan aliansi politik dan mengancam kelangsungan hidup negara baru. Makalah ini menjelaskan perpecahan ideologis dan sejarah persaingan antara dua aktor politik utama ini. Adopsi Marxisme oleh Fretilin pada tahun 1977 menyebabkan penolakan Gusmão terhadap partai pada 1980-an dan keputusannya untuk menyingkirkan Falintil, gerakan gerilya, dari kontrol Fretilin. Perebutan kekuasaan antara kedua pemimpin ini kemudian diperiksa dalam transisi menuju kemerdekaan. Ini termasuk laporan politisasi pasukan pertahanan dan kepolisian serta upaya Menteri Administrasi Internal Rogério Lobato untuk menggunakan veteran Falintil yang tidak puas sebagai pasukan balasan bagi loyalis Gusmão dalam angkatan bersenjata. Kerusuhan Dili 4 Desember 2002 dijelaskan dalam konteks perjuangan politik ini.
^"UNGEGN list of country names"(PDF). United Nations Group of Experts on Geographical Names. 2–6 May 2011. Diarsipkan(PDF) dari versi asli tanggal 2011-08-11. Diakses tanggal 14 August 2016.
^CIA (29 November 2012). "East and Southeast Asia:Timor-Leste". The World Factbook. Washington, DC: Central Intelligence Agency. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-01-28. Diakses tanggal 16 December 2012.
^"WebCite query result". www.webcitation.org (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-05-29. Diakses tanggal 2017-05-12.
.svg)
_-_TLS_-_UNOCHA.svg&lang=id)
0,607[10]
