| Kabinet Natsir | |
|---|---|
 Kabinet Pemerintahan Indonesia | |
 | |
| Dibentuk | 7 September 1950 |
| Diselesaikan | 21 Maret 1951 |
| Struktur pemerintahan | |
| Kepala negara | Soekarno Mohammad Hatta (Wakil) |
| Kepala pemerintahan | Mohammad Natsir |
| Wakil kepala pemerintahan | Hamengku Buwono IX |
| Jumlah menteri | 18 |
| Partai anggota | |
| Sejarah | |
| Pendahulu | Kabinet RIS Kabinet Halim |
| Pengganti | Kabinet Sukiman-Suwirjo |
| Artikel ini adalah bagian dari seri |
| Politik dan ketatanegaraan Indonesia |
|---|
 |
| Pemerintahan pusat |
|
|
|
| Pemerintahan daerah |
| Politik praktis |
| Kebijakan luar negeri |
| ||
|---|---|---|
|
Prakemerdekaan Kebijakan dalam negeri
Kebijakan luar negeri Media dan warisan
|
||
Kabinet Natsir[1][2] adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat, dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini diumumkan pada 6 September 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951.
Adapun Program Kabinet Natsir adalah sebagai berikut :
- Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat.
- Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan Pemerintahan serta membentuk peralatan Negara yang bulat berdasarkan Pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
- Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketenteraman.
- Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan.
- Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan.
- Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
- Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat.
Pada masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan masalah keamanan di dalam negeri, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal 22 Januari 1951, parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Penyebab lainnya adalah diterimanya mosi Hadikusumo yang mengusulkan dibubarkannya seluruh DPRD yang telah terbentuk. Menurut pemerintah, mosi tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena alasan yuridis formil.
,_p17.jpg)
,_p17.jpg)
