Politik dan ketatanegaraan Indonesia
Artikel ini adalah bagian dari seri

Pemerintahan pusat
Hukum Pancasila (ideologi nasional) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hukum Perpajakan Ketetapan MPR Undang-undang Perppu Peraturan pemerintah Peraturan presiden Peraturan daerah Provinsi Kabupaten/kota
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Bambang Soesatyo (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: La Nyalla Mattalitti (Jawa Timur)
Eksekutif Presiden Indonesia Joko Widodo (PDI-P) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Indonesia Maju Menteri Pejabat setingkat menteri
Kehakiman Mahkamah Agung Ketua: Muhammad Syarifuddin Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif Provinsi Khusus: Daerah khusus Daerah istimewa Daftar: Umum Ibu kota Lambang IPM PDRB Titik tertinggi Kabupaten/kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya kabupaten Waktu pembentukan Hanya kota Provinsi Luas wilayah Jumlah penduduk Kepadatan penduduk Hari jadi Wilayah metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah khusus
Kepala daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik praktis
Pemilihan umum Pemilihan legislatif 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Hanya daerah: 1957–1958 Pemilihan presiden 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945 Pemilihan kepala daerah 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-undang Daerah pemilihan
Partai politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap pemuda Partai yang bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsulat jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia Portal politik Negara lainnya Atlas
l b s

Lembaga Pemerintah Nonkementerian (disingkat LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden atau menteri.^[1]

Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja LPNK diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan perubahan beberapa kali:

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002
Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013
Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015

Daftar lembaga

Nama LPNK	Singkatan	Kepala	Koordinator
Arsip Nasional Republik Indonesia	ANRI	Imam Gunarto	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Baparekraf	Sandiaga Salahuddin Uno	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia
Badan Informasi Geospasial	BIG	Muh. Aris Marfai	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Karantina Indonesia	Barantin	Sahat Manaor Panggabean	Presiden
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia^[2]	Bakamla	Irvansyah	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Badan Kepegawaian Negara	BKN	Haryomo Dwi Putranto (Plt.)	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	BKKBN	Hasto Wardoyo	Menteri Kesehatan
Badan Koordinasi Penanaman Modal	BKPM	Bahlil Lahadalia	Menteri Investasi Indonesia
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	BMKG	Dwikorita Karnawati	Presiden
Badan Narkotika Nasional	BNN	Marthinus Hukom	Presiden
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BNPB	Suharyanto	Presiden
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	BNPT	Rycko Amelza Dahniel	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Badan Pangan Nasional	Bapanas	Arief Prasetyo Adi	Presiden
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI	Benny Rhamdani	Menteri Ketenagakerjaan
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	BPKP	Muhammad Yusuf Ateh	Presiden
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Bapeten	Jazi Eko Istiyanto	Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Badan Pengawas Obat dan Makanan	BPOM	Penny Kusumastuti Lukito	Menteri Kesehatan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Bappenas	Suharso Monoarfa	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia
Badan Pertanahan Nasional	BPN	Agus Harimurti Yudhoyono	Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia
Badan Pusat Statistik	BPS	Amalia Adininggar Widyasanti (Plt.)	Presiden
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Basarnas	Kusworo	Menteri Perhubungan
Badan Siber dan Sandi Negara	BSSN	Hinsa Siburian	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Badan Standardisasi Nasional	BSN	Kukuh S. Achmad	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Lembaga Administrasi Negara	LAN	Muhammad Taufiq (Plh.)	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP	Hendrar Prihadi	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Lemhannas	Maman Firmansyah (Plt.)	Menteri Pertahanan
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpusnas	Muh. Syarif Bando	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Lihat pula

Referensi

^ Bab VI Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
^ "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-16. Diakses tanggal 2014-12-17.

Pranala luar

(Indonesia) Lembaga pemerintah nonkementerian di Portal Nasional Indonesia

l b s Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia
ANRI Bakamla Bapanas Baparekraf Bapeten Bappenas Barantin Basarnas/BNPP BIG BIN BKN BKKBN BKPM BMKG BNN BNPB BNPT BP2MI BPKP BPN BPOM BPS BRIN BSN BSSN LAN Lemhannas LKPP Perpusnas

Kategori